KPK vs Polri

Negara Memasuki Keadaan Genting

Dengan menangnya Komjen Budi Gunawan, membuat posisi suhu politik di Indonesia semakin memanas. Presiden Jokowi semakin memanas

Negara Memasuki Keadaan Genting
Kompas.com
Komisaris Jenderal Budi Gunawan hadir dalam sidang paripurna penetapan calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri meski Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. 

WARTA KOTA , JAKARTA - Hasil sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan yang memenangkan permohonan Komjen Budi Gunawan (BG) atas status tersangkanya, membuat posisi suhu politik di Indonesia semakin memanas. Presiden Joko Widodo, saat ini berada dalam kondisi terjepit terkait dilantik atau tidaknya BG menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri).

Di satu sisi, ia harus menepati janjinya memberikan keputusan setelah keluarnya hasil praperadilan. Status tersangka BG yang telah dianulir, membuat peluang BG dilantik semakin besar. Beberapa pihak, baik dari DPR maupun partai politik pendukung Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), gencar meminta Jokowi segera melantik BG.

Di pihak lain, banyak masyarakat yang ingin Jokowi membatalkan pelantikan karena dugaan BG memiliki rekening gendut. Terlebih, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan kepada Polri secara institusi terkait penetapan para petinggi dan para penyidik Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sebagai tersangka.

Masyarakat menilai penetapan itu bentuk kriminalisasi dan sebagai ajang balas dendam setelah ditetapkannya BG sebagai tersangka oleh KPK.

Dua pilihan sulit bagi Jokowi. Tetapi ia adalah kepala negara, dan keputusan bijaknya saat ini sedang ditunggu masyarakat Indonesia. Setiap keputusan terkait BG ini, sudah pasti memiliki risiko.

Jika tak melantik, dipastikan ia bakal menjadi bulan-bulanan DPR dan parpol pendukungnya. Bisa jadi ia akan kehilangan dukungan politik. Tetapi, jika tetap melantik, ia akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan para mantan pemiliknya. Pamor Jokowi akan turun drastis.

Jokowi harus menanggung segala risiko, karena menurut saya, apa yang terjadi sekarang akibat keputusannya mengajukan calon Kapolri tunggal.

Memang, bukan rahasia lagi, langkah itu dilakukan atas desakan orang atau golongan tertentu untuk menjadikan BG sebagai Kapolri, meskipun KPK sudah memberikan warning pada saat Jokowi mengajukan nama BG jelang pemilihan menteri kabinet.

Turun ke jalan

Negara memasuki keadaan genting. Jika Jokowi melantik BG sebagai kapolri, berpotensi menimbulkan kemarahan masyarakat luas. Apalagi, BG, sebagai orang yang diduga penyebab konflik Polri-KPK secara institusi, akan menjadi pimpinan tertinggi kepolisian Indonesia.

Demonstrasi dan aksi lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemuda, mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan sangat mungkin terjadi. Yang ditakutkan, negara akan mengalami guncangan dahsyat seperti yang terjadi pada 1998.

Menurut saya, demi menjaga stabilitas negara dan situasi menjadi dingin, BG sebaiknya mengundurkan diri dari pencalonan yang dilakukan terhadapnya. Jokowi juga sebaiknya mendengar aspirasi dari kalangan yang lebih luas, ketimbang selalu mendengarkan bisikan orang-orang dekat yang memiliki kepentingan tertentu

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Dian Anditya Mutiara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved