Rekening Gendut

Saksi Kasus BG Sibuk Tangani Kasus Kapal Tenggelam

Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Andayono mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/1).

Editor: Suprapto
Saksi Kasus BG Sibuk Tangani Kasus Kapal Tenggelam
istimewa
Irjen Andayono

WARTA KOTA, PALMERAH— Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Andayono mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/1). Akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan tersangka Komjen Budi Gunawan (BG), Andayono tak memenuhi panggilan penyidik KPK tanpa memberi keterangan.

"Informasi dari penyidik, yang bersangkutan (Andayono) tidak datang tanpa memberikan keterangan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (27/1).

Penyidik KPK memanggil Andoyo bersama anggota Polri lainnya, Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan dan Brigjen (Purn) Heru Purwanto terkait kasus yang membelit BG. Namun, ketiganya kompak tidak hadir memenuhi panggilan KPK. Padahal, kali ini merupakan panggilan kedua bagi Andoyo.

Sebelumnya, Andoyo yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan tidak bisa memenuhi panggilan karena harus menangani kapal tenggelam di Balikpapan. Sementara Heru Purwanto, beralasan sakit sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK. "Heru Purwanto tidak hadir karena sakit. Pengacara Heru kemarin mengantarkan surat keterangan sakit ke penyidik KPK," ucapnya.

Menurut Priharsa, seseorang yang dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan, penyidik bisa memanggil secara paksa. Saksi sepatutnya melampirkan alasan yang kuat ketika mengabarkan tidak bisa hadir memenuhi panggilan penyidik.

"Jika seseorang dipanggil berdasarkan penyidikan kemudian dia dua kali tidak hadir tanpa alasan yang patut (masuk akal), penyidik dapat memanggil secara paksa," ujarnya.

Surat ke Jokowi

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan hal senada. Ia menilai, para saksi yang tidak bisa memenuhi panggilan penyidik, KPK bisa menyurati para saksi dengan tembusan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno pada panggilan ketiga. Langkah itu merupakan mekanisme prosedural agar pihak terkait memberi perhatian dalam pemeriksaan saksi.

Untuk diketahui, KPK menetapkan BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Polri. KPK menjerat BG dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. BG terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.

Wakil Kepala Polri (Wakalpolri) Komjen Badrodin Haiti mengaku telah memerintahkan aparat kepolisian untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di KPK. "Terkait dengan anggota Polri yang dipanggil sebagai saksi oleh KPK, Mabes Polri telah memerintahkan para saksi untuk hadir memenuhi panggilan pemeriksaan," kata Badrodin.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto mengemukakan, sejumlah anggota Polri tidak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK lantaran beragam alasan. Alasan itu pun telah disampaikan ke KPK.

"Bisa saja karena surat pemanggilan tidak sampai, yang bersangkutan belum tahu ada pemanggilan, atau ada alasan lain," ujar Rikwanto. Mantan Kadiv Humas Polda Metro Jaya itu menyatakan, masyarakat tak perlu menganggap tidak hadirnya anggota Polri dalam pemeriksaan di KPK itu sebagai hal negatif. (Tribun/shy/mal/kps)

Informasi lebih lengkap, silakan baca koran WARTA KOTA edisi Rabu (28/1/2015)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved