Bambang Widjojanto Ditangkap

Komnas HAM Akan Panggil Komjen Badrodin Haiti

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana meminta keterangan Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti terkait penangkapan BW.

Editor: Suprapto
Tribunnews/Herudin
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto 

WARTA KOTA, PALMERAH— Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana meminta keterangan Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti terkait penangkapan Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK. Komnas juga akan meminta keterangan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Budi Waseso untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang.

"Kami ingin melihat dalam pelaksanaan tugas Polri ada dugaan abuse of power atau tidak," ujar Nur Kholis, Ketua Tim Penyelidik Komnas HAM, di Jakarta, Selasa (27/1).

Komnas HAM juga akan memeriksa Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng, Ujang Iskandar. Sebab, BW dituding mengatur saksi palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK pada 2010. Mereka akan berkoordinasi dengan tim sembilan (independen) yang dibentuk Presiden Jokowi.

Menurutnya, hasil penelusuran akan menjadi rekomendasi untuk Jokowi ketika mengangkat pejabat tinggi negara. "Tim diberi waktu sebulan untuk menuntaskan kasus dugaan kriminalisasi pimpinan KPK ini," ungkap Nur Kholis.

Sebelumnya, BW memberi keterangan di hadapan Komnas HAM mengenai penangkapannya oleh petugas Bareskrim Polri. Ia menjalani pemeriksaan secara tertutup.

Usai pertemuan selama 90 menit, BW membeberkan ihwal abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Bareskrim Polri saat menangkap dirinya. "Jadi, saya ini kan sudah menulis banyak, bahwa tindakan korupsi juga adalah pelanggaran HAM. Orang yang menjadi penegak hukum untuk menangani pemberantasan korupsi di-abuse of power, itu pelanggaran HAM juga," kata BW seraya mengaku baru mengingat tulisannya mengenai pelanggaran HAM oleh koruptor setelah bertemu Komnas HAM.

"Jadi, setelah di-review oleh teman-teman, wah dahsyat ini Komnas HAM membuat inspirasi baru. Saya apresiasi," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM Siane Andriane menyatakan, Polri sepatutnya berbenah usai mencokok BW. Pasalnya, banyak dugaan kesalahan dan pelanggaran HAM dalam penangkapan BW, mulai dari ketiadaan surat penangkapan, pemborgolan, dan penangkapan yang dilakukan di depan anaknya.

"Bayangkan, seorang pejabat negara, pimpinan KPK Bambang Widjojanto saja bisa dibegitukan, apalagi rakyat biasa," katanya.

Ia menjelaskan, dari sekian banyak pelanggaran HAM yang diadukan masyarakat ke Komnas HAM, hampir 40 persen berupa laporan tindakan oknum Polri. Jika hal itu terus dibiarkan, institusi Polri yang seharusnya membela dan melayani rakyat akan semakin rusak. "Kalau rakyat biasa yang dilanggar HAM-nya oleh oknum Polri, mereka bisa berbuat apa? Siapa yang mau mendukung mereka?" ujar Siane. (Tribun/shy/mal/kps)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved