Becermin pada Sartono

WARTA KOTA, PALMERAH - Keluhuran berpolitik seperti yang digambarkan dalam resensi buku di atas pada saat ini bak jauh panggang dari api. Perilaku negatif sebagian politisi yang dipertontonkan kepada publik telah menodai etika berpolitik. Mencermati nilai-nilai seperti yang dicontohkan Mr Sartono, diharapkan dapat menumbuhkan tata krama berpolitik yang santun.

Dalam Etika Politik & Kekuasaan (Penerbit Buku Kompas, 2014), Haryatmoko menulis, etika politik tidak hanya berhubungan dengan masalah perilaku politisi, tetapi berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi.

Permasalahan yang mendasar adalah karena legitimasi kekuasaan dewasa ini cenderung direduksi ke dalam kepentingan ekonomi. Rakyat cenderung memberikan legitimasi kekuasaan kepada orang yang berhasil atau potensial bisa menyejahterakan rakyat.

Harga yang harus dibayar dalam masyarakat seperti itu ialah tuntutan untuk perbaikan terus-menerus menuju kemakmuran. Orang dipacu untuk berkompetisi sehingga habitat bersama menjadi dingin dan terasing. Sebab, orientasi pada pertumbuhan ekonomi akan menggerus sendi-sendi kemanusiaan.

Kondisi seperti itu diperparah oleh mentalitas sebagian politisi yang tak peka pada kebutuhan rakyat. Ketika rakyat menjerit menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, wakil rakyat justru sibuk mengusulkan kenaikan gaji dan perbaikan fasilitas. Ketika seluruh komponen bangsa sepakat memberantas korupsi, kasus korupsi justru meningkat dalam lingkungan politisi dan pejabat publik.

Dalam Raport Merah Anggota Dewan (Pustaka Mina, 2014), disoroti perilaku miring sebagian anggota Dewan. Mengawali pembahasannya, penulis mengajak pembaca mencermati berapa besar tugas dan wewenang serta berapa besar gaji yang diterima setiap anggota DPR. Dari data yang ditampilkan, dapat disimpulkan, gaji dan fasilitas yang diterima anggota Dewan sudah lebih dari cukup.

Dengan pendapatan yang mencapai Rp 55 juta per bulan, alih-alih menunjukkan kinerja yang cemerlang, anggota Dewan periode 2009-2014 belum mampu mencapai target tugasnya, seperti menyelesaikan target pengesahan undang-undang. Banyak anggota Dewan malah tersangkut kasus korupsi sehingga harus mendekam di dalam penjara.

Selain dari segi kuantitas, kualitas undang-undang yang dihasilkannya pun kerap mengundang polemik. Tidak sedikit undang-undang yang digugat dan diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Dari situs resmi Mahkamah Konstitusi, setidaknya ada 11 produk DPR periode 2009-2014 yang diujimaterikan.

Energi berlimpah wakil rakyat yang baru terpilih diharapkan mampu mengubah citra negatif tersebut. Meskipun politik pada dasarnya adalah pertarungan kekuasaan, masih ada celah bagi wacana normatif. Etika politik dituntut untuk berpijak pada yang konkret, yaitu dalam perjuangan demi rakyat di tengah perebutan kekuatan dan kekuasaan. (Tgh/Litbang Kompas)