Bambang Widjojanto Ditangkap

Saksi Kunci Kasus Pilkada Sedih BW Jadi Tersangka

Ratna Mutiara, saksi kunci sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kerap termenung dan bersedih.

Penulis: | Editor: Suprapto
Tribunnews/Herudin
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto 

WARTA KOTA, PANGKALAN BUN - Ratna Mutiara, saksi kunci sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, kerap termenung dan bersedih. Hal ini lantaran kasus yang menimpanya pada lima tahun silam berimbas ditetapkannya Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto sebagai tersangka pengarah kesaksian palsu.

Padahal, ia merasa tidak pernah diarahkan oleh Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum calon bupati dan wakil bupati, Ujang Iskandar-Bambang Purwanto saat sengketa Pilkada Kobar berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 silam.

Kesedihan Ratna juga dikarenakan saat ini kasus yang menimpa Bambang Widjojanto secara tidak langsung mengganggu agenda pemberantasan korupsi dari KPK.

"Ya pasti saya sedih. Namanya orang, meski saya tidak kenal dia, tapi dulu saja saat di MK," ujar Ratna, Kotawaringin Barat, Senin (26/1/2015).

Menurut Ratna, tugas seorang Bambang Widjojanto dan empat pimpinan KPK lainnya adalah sangat besar manfaatnya bagi bagi bangsa dan negara.

"Dari mulai Nabi Adam, tidak orang yang tidak bersalah. Tapi, sekarang dia di KPK kami usahakan untuk membantu. Memang tidak sepenuhnya orang itu benar. Tapi, apa yang dilaksanakannya itu lebih penting," ucapnya lirih.

Ratna Mutiara merupakan satu dari 68 saksi dari kubu cabup-cawabup Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto dalam persidangan sengketa Pilkada Kobar di MK pada 2010.

Pihak Ujang-Bambang menggugat hasil Pilkada Kobar yang dimenangkan pihak Sugianto Sabran-Eko Soemarno karena menduga ada kecurangan.

Saat itu, Ujang-Bambang menggandeng Bambang Widjojanto sebagai kuasa hukumnya untuk perkara di MK tersebut.

Dalam persidangan di MK, Ratna menyampaikan adanya bagi-bagi uang dan kartu jaminan pekerjaan, kesehatan hingga pendidikan dari pihak Sugianto-Eko ke sejumlah warga.

Menurut Ratna, informasi adanya bagi-bagi uang itu didapatkannya dari pengakuan sejumlah warga kepada dirinya selaku salah seorang tokoh masyarakat. Sementara, soal kartu jaminan ia ketahui dengan mata kepalanya sendiri.

Setelah MK memutuskan memenangkan gugatan kubu Ujang-Bambang, pihak Sugianto-Eko melaporkan Ratna ke kepolisian lantaran pengakuannya itu dinilai palsu dengan tidak bisanya dihadirkannya saksi fakta tentang bagi-bagi uang tersebut di persidangan.

Akhirnya, Ratna pun diproses hukum dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Maret 2011 memvonisnya dengan hukuman pidana lima bulan penjara kendati tuntutannya adalah 17 tahun. Ia pun bisa langsung bebas dari jeruji besi seiring vonis tersebut karena sudah menjalankan lima bulan kurungan sejak penahanan pada awal proses penyidikan.

"Kalau memang terbukti keterangan saya palsu, saat saya divonis PN Jakarta Pusat belum bisa keluar dari tahanan. Sebab, saya dituntut 17 tahun karena pasalnya keterangan palsu. Nah, waktu itu saya justru divonis lima bulan," tuturnya.

Kini, Ratna tinggal bersama suami dan tiga anaknya di sebuah rumah kayu Pangkalan Banteng, Kobar, Kalteng atau sekitar 70 kilometer dari ibukota Kobar, Pangkalan Bun.

Ia dikenal warga sekitar karena aktif sebagai pengurus pengajian, TPA hingga dipercaya menjadi bendahara RT dan desa. (Abdul Qodir)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved