Tak Bisa Puaskan Semua Orang

WARTA KOTA, PALMERAH - Devie Rahmawati, pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI), berpendapat, hilang atau berkurangnya potensi penghasilan para kurir dan tukang ojek di sekitar kawasan Mh Thamrin tak bisa dihindari. Karena, sebuah kebijakan tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada pihak yang merasa dirugikan.

"(Kehilangan pekerjaan) itu tentu menjadi salah satu ekses dari kebijakan Pemprov DKI tersebut. Tapi kita perlu berhitung cermat, bila kita berpihak kepada mereka, apakah kepentingan umum yang lebih besar juga akan terjamin?" ujar Devie kepada Warta Kota, Rabu (21/1).

Proses alami

Ia mencontohkan, saat mantan Dirut PT Kereta Api Ignasius Jonan--kini Menteri Perhubungan--menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) di stasiun-stasiun kereta api. Demo terjadi di mana-mana, PKL melawan karena merasa terancam akan kehilangan pekerjaan. Itu semua merupakan proses yang biasa dan alami. "Sekarang apa yang kita rasakan? Semuanya menikmati, kan?" ucap Devie.

"Mohon maaf, bukannya kita tidak perduli dengan nasib para pedagang yang mencari makan di stasiun, tapi kebijakan itu kan dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar," katanya.

Devie turut prihatin dengan nasib tukang ojek dan kurir yang biasa mencari nafkah di kawasan bebas motor. "Tapi, itulah dampak dari sebuah kebijakan, yang tidak mungkin menyenangkan semua orang. Tapi saya sangat yakin akan ada ladang penghasilan baru buat mereka," ujarnya.

Menurut Devie, yang perlu dihitung adalah kebijakan mana yang biaya sosialnya lebih rendah dan manfaatnya jauh lebih besar untuk masyarakat umum. Dia menilai, Pemrov DKI sudah melakukan hal yang benar dengan melarang motor lewat sejumlah jalan protokol demi kepentingan khalayak.

Bila mungkin, kata Devie, akan lebih bagus bila pemprov juga punya kebijakan yang membela para pencari nafkah di sekitar zona bebas motor itu. "Sebuah transformasi pasti akan menimbulkan 'luka' pada orang-orang tertentu. Yang paling penting, 'luka' tersebut bisa cepat disembuhkan dengan alternatif kebijakan terhadap kebijakan sebelumnya," kata Devie. (Harian Warta Kota)