Pimpinan KPK Akan Dilaporkan ke Komisi III DPR

Beredarnya foto mesra yang mirip Ketua KPK Abraham Samad dengan wanita mirip Miss Indonesia dinilai membuat resah masyarakat.

Pimpinan KPK Akan Dilaporkan ke Komisi III DPR
Kompas.com
Abraham Samad, Ketua KPK 

WARTA KOTA, JAKARTA - Beredarnya foto mesra yang mirip Ketua KPK Abraham Samad dengan wanita mirip Miss Indonesia, serta tulisan di Kompasiana dengan judul "Rumah Kaca Abraham Samad" dinilai membuat resah masyarakat.

Dalam tulisan di Kompasiana tersebut, Samad dikabarkan bertemu dengan petinggi PDI Perjuangan enam kali.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif LSM KPK Watch Indonesia M Yusuf Sahide menyatakan akan melaporkan dua isu ini ke DPR dan Polri.

"Dua hal ini harus diusut tuntas, jangan hanya selesai pada bantahan KPK. Kami akan melaporkan hal ini ke DPR dan Polri. Isu ini jangan dibiarkan liar, kalau benar terbukti pimpinan KPK melanggar kode etik, maka ia bisa dicopot," ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/1).

Ia mengatakan, dalam tulisan di Kompasiana itu, Ketua KPK Abraham Samad diduga melanggar Kode Etik KPK No 6/P-KPK/02/2004 pasal 6.

"KPK sering menetapkan tersangka di luar kelaziman, seolah KPK pemilik kebenaran. Padahal pimpinan KPK manusia juga, bisa salah. Budi Gunawan tanpa diperiksa langsung ditetapkan tersangka dengan waktu atau timing yang seolah disengaja," ujarnya.

Ia melanjutkan, jika memang benar foto yang beredar adalah palsu, atau tulisan di Kompasiana adalah bohong, maka harus ada pihak berwenang yang menyatakannya, yakni Polisi.

"Besok kami akan mendatangi Komisi III DPR dan Kapolri untuk melaporkan hal ini. KPK harus dikritik dan dievaluasi, jangan seolah pemilik kebenaran dan lainnya salah. KPK harus bisa dikontrol lembaga lain seperti Polri dan Kejaksaan, jadi terjadi chek and balance," ujarnya.

Ia mengatakan, jika pelanggaran yang dilakukan Abraham terbukti, ia bisa dihukum 5 tahun kurungan. Menurutnya, KPK, Polri dan Kejaksaan harus bisa mengontrol satu sama lain.

"Kalau sekarang, KPK selalu mengeluarkan pernyataan dengan waktu yang sarat dengan pencitraan, sehingga terjadi trial by the press. Sehingga seseorang bisa habis secara politik dan persepsi publik," tuturnya.

Ia berharap Komisi III DPR bisa membentuk tim untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik ini.

"Kalau ada unsur pelanggaran etika, silahkan disidang. Institusi KPK harus dijaga. Wajar ada persepsi tendensi politik dalam kasus Budi Gunawan, sebab waktunya saat pencalonan menjadi Kapolri," jelasnya.

Ia menilai, Abraham Samad juga beberapa kali mengeluarkan pernyataan berbau politis, antara lain soal kabar dirinya akan menjadi calon wakil presiden saat Pemilu 2014 lalu. Kemudian ada pelabelan rapor merah bagi calon menteri, dan sebagainya.

"Jadi seperti pernyataan LSM yang mengancam orang. Jadi kalau terbukti, tim etik bisa menghentikan Samad sebagai pimpinan. Sesuai Pasal 36 uu 30 Tahun 2002 tentang KPK, ia juga bisa dihukum lima tahun penjara," ujarnya.

Penulis: Ahmad Sabran
Editor: Lucky Oktaviano
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved