Rekening Gendut

Praperadilan Polri terhadap KPK Dipastikan Mentok

Polri diprediksi akan menghadapi kesulitan dan tak mampu membuktikan adanya kesalahannya dalam proses penyidikan Komjen Budi Gunawan.

Praperadilan Polri terhadap KPK Dipastikan Mentok
Kompas.com
Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2015). 

WARTA KOTA, PASAR MINGGU - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diprediksi akan menghadapi kesulitan dan tak mampu membuktikan adanya kesalahannya dalam proses penyidikan Komjen Budi Gunawan (BG).

Prediksi itu dikemukakan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam penyampaian keterangan resminya di Jakarta, Rabu (21/1/2015) menyusul rencana Mabes Polri untuk mengajukan permohonan praperadilan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan status tersangka BG atas kasus gratifikasi.

Sebagaimana diketahui Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) berencana mengajukan permohonan praperadilan kepada KPK terkait penetapan status tersangka Komjen BG atas kasus gratifikasi. Polri kali ini akan memainkan peran sebagai pihak yang merasa dirugikan, dan praperadilan akan memainkan peran sebagai lembaga uji kewenangan Penyidik, dalam hal ini KPK, guna melindungi hak tersangka.

"Terkait rencana Polri mengajukan Permohonan Praparadilan itu, ada beberapa catatan ICJR untuk dipelajari oleh pihak Mabes Polri," ujar Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W. Eddyono, ketika menyampaikan keterangannya di Jakarta.

Catatan pertama, sambung Supriyadi, Praperadilan di Indonesia secara yuridis tidak memberikan ruang pengujian bagi penetapan tersangka. Kedua, Praperadilan di Indonesia bahkan selama ini tidak dapat menguji sah atau tidaknya bukti permulaan yang menjadi dasar ditetapkannya seseorang menjadi tersangka.

Ketiga, lanjutnya lagi, sistem di Praperadilan membebankan pembuktian kepada pemohon, yaitu Polri. Padahal, seluruh dokumen dan alasan penggunaan kewenangan berada di tangan termohon, yaitu KPK.

"Dengan sistem ini Polri dipastikan akan kesulitan dan tidak mampu melakukan pembuktian bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses penyidikan Komjen Budi Gunawan," tutur Supriyadi.

Supriyadi bahkan mengemukakan munculnya masalah lain, yakni dalam praktik Praperadilan di Indonesia, banyak hakim yang pada umumnya memandang bahwa pengujian kewenangan adalah diskresi dari pejabat yang berwenang. Bahkan pengadilan sering menolak untuk menguji kewenangan penyidik, dalam hal ini tentu saja nantinya kewenangan dari KPK.

Dengan kata lain, tegas Suriyadi, pengujian materi dalam praperadilan hanya terbatas pada proses prosedur administrasi belaka. Namun ICJR juga memandang bahwa peristiw hukum ini akan menjadi momentum yang tepat agar Polri dapat melihat sendiri permasalahan Praperadilan Indonesia di lapangan.

"Tentu saja ini pandangan dari kaca mata pemohon,"  kata Superiyadi. Dengan begitu, sambung Suoriyadi, "ICJR berharap bahwa Polri sendiri akan mendukung reformasi Praperadilan agar lebih efektif, karena selama ini mekanisme praperadilan gagal melakukan pengawasan horizontal atas upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum."

ICJR juga mendorong agar Polri mendukung upaya pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan besar dalam hukum acara pidana di Indonesia (Rancangan KUHAP) terkait mekanisme uji dan kontrol secara horizontal terhadap kewenangan besar yang dimiliki penyidik dan penuntut umum.

"Selama ini, Polri diketahui, telah menolak untuk mendorong proses mendorong perubahan KUHAP dengan alasan memperlemah kewenangan yang telah dimiliki selama ini," demikian Supriyadi mengakhiri pandangan ICJR.

Penulis:
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved