Rp 8,8 Triliun Dicoret Ahok Hasil Kolusi Eksekutif dan DPRD

WARTA KOTA, BALAI KOTA— Anggaran siluman  Rp 8,8 triliun dalam RAPBD DKI 2015  sudah diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta dan  DPRD DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menegaskan tidak akan menyetujui anggaran yang mencurigakan dan tiba-tiba muncul.

Anggaran itu untuk sosialisasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. Ahok menduga ada oknum dari DPRD DKI dan pihak eksekutif yang ikut bermain dalam memunculkan  anggaran itu. Anggaran itu juga untuk visi dan misi DPRD DKI dan sosialisasi Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI.

"Ya jelas dong kan tiba-tiba ada surat sosialisasi, pembinaan dan macam-macam, nggak mau terima kita. Nggak ada lagi uang begitu. Sekarang uang yang pengawasan teknis sudah kita hilangkan dan termasuk honor juga kita hilangkan. Nanti lurah yang bekerja dengan baik, dia bisa bawa pulang Rp 33 juta lo. Camat bisa hampir Rp 45 juta kalau dia kerja dengan baik. Tapi kalau nggak baik, kita stafin saja semua," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/1).

Ahok menjelaskan bahwa berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI telah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sering terjadi anggaran siluman. Namun, dengan sistem e-budgeting maka anggaran itu bisa terkontrol. Sehingga, para oknum yang memasukan anggaran tersebut bisa diketahui.

"Dulu kan nggak pakai e-budgeting jadi ada oknum-oknum yang bisa masukkan sendiri, nginput. Kita nggak tahu siapa nggak ada yang mau ngaku. Dengan adanya e-budgeting siapa pun yang mengganti angka itu, kecatat passwodnya siapa," tuturnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan bahwa banyak oknum yang menolak sistem e-budgeting pada tahun 2014 lalu. Dia menduga ada oknum di Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI yang masih mau bermain. "Mungkin ada oknum DPRD DKI yang main kan. Kita nggak tahu, makanya kita gini aja, kita masukkan e budgeting, yang aneh-aneh kita buang. Siapapun yang main kita hajar bersama," ungkapnya.

Dia menjelaskan anggaran yang tiba-tiba muncul itu bukan suatu miss komunikasi antara DPRD DKI dan Pemprov DKI. Menurutnya, ada oknum yang tiba-tiba memasukan anggaran yang besar itu. Dia melogikan siapa yang mengetik anggaran tersebut sampai masuk surat itu ke dia. Oleh sebab itu, dia meminta Bappeda DKI untuk menelusurinya baik oknum DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi DKI.

"Kalo enggak mau masukin ke dalam ebudgeting enggak ketahuan siapa yg iseng di komputer. Semua orang bisa ngecek di-print out," tutunya.