Gubernur Ahok Coret Anggaran Visi Misi Rp 8,8 Triliun

WARTA KOTA, PALMERAH— Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), batal memberikan pidato menanggapi pandangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di rapat paripurna terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2015 ini.

Hal ini dikarenakan ada kejanggalan dalam RAPBD DKI 2015 yang memunculkan  anggaran  tidak sesuai yang merupakan pokok pikiran (Pokir) dari DPRD DKI kepada para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

"Mungkin ada sesuatu yang tidak terjadi deal di antara mereka. Aku coret jujur aja. Ada pengajuan yang nggak masuk akal, sosialaisai Surat Keputusan (SK) Gubernur," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/1).

Dia mengaku telah berdiskusi dengan aparat di bawahnya seperti Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) DKI, Tuty Kusumawati. Dia menjelaskan bahwa anggaran yang muncul itu adalah anggaran visi dan misi dari DPRD DKI.

Dia tidak mau menyebutkan bahwa itu semua anggota DPRD DKI. Menurutnya, yang mengajukan anggaran itu adalah oknum. Anggaran yang muncul mencapai Rp 8,8 triliun. "Aku sudah bilang sama Pak Heru. DPRD kan nggak semua berpikiran kayak gitu. Ini beberapa orang. Saya sudah bilang lebih baik bilang sama mereka nggak usah bahas lagi kalau ngajuin aneh-aneh gitu," ucapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah melakukan pemaparan terkait banyaknya anggaran Pemprov DKI Jakarta yang tiba-tiba muncul. Sehingga, dia tidak segan-segan untuk mencoret anggaran yang tidak jelas itu. Menurutnya anggaran sosialisasi saja bisa mencapai ribuan.

"Ada ratusan atau ribuan, seratus juta dua ratus juta, kan kurang ajar. Saya tulis "nenek lu". Coret!" ucap Ahok sambil menirukan gerakan membulatkan anggaran itu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan segala keputusan ada di tangan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Dia enggan berkomentar perihal anggaran itu.

"Biar pak Gubernur yang menjawabnya," ujarnya. Dia pun mengaku tidak takut untuk membahas anggaran yang tidak jelas itu.

Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik mengatakan  anggaran sosialisasi  Rp 8,8 triliun tidak mungkin terjadi. Jadi perlu ada pembuktian dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. "Masak sosialisasi doang nggak mungkin dong," kata dia.

Menurutnya, perlu adanya data yang jelas perihal itu. Sehingga, tidak terjadi ketidak sesuaian data