Breaking News:

Betonisasi

Ganti Rugi Pengaspalan Jalan Diminta Tak Pakai APBD Depok

Ganti rugi dan kompensasi bisa dalam bentuk perbaikan atau penambalan aspal jalan persil di wilayah warga di RW 04

Warta Kota/Budi Sam Law
Warga melintasi Jalan Jati Raya Barat, akibat ditutupnya Jalan Jati Raya Timur yang dibetonisasi, Selasa (16/12/2014). 

WARTA KOTA, DEPOK - Dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek betonisasi di Jalan Jati Raya Timur dan Jalan Punak, di Cinere, yang dilaporkan warga Pangkalan Jati, ke Fraksi PDIP DPRD Depok, menyebutkan bahwa salah satu tuntuan warga adalah ganti rugi atau kompensasi dari pihak terkait.

Tuntutan ini harus dipenuhi jika dalam pemeriksaan DPRD Depok ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran prosedur oleh Bimasda Depok.

Peter (40), koordinator warga Pangkalan Jati, Cinere, mengatakan ganti rugi dan kompensasi bisa dalam bentuk perbaikan atau penambalan aspal jalan persil di wilayah warga di RW 04 Pangkalan Jati.

Namun syaratnya, kata Peter, warga meminta penambalan atau pengaspalan jalan yang terkelupas atau berlubang di seluruh lingkungan warga tersebut tidak menggunakan dana APBD Kota Depok.

"Ganti rugi berupa pengaspalan jalan wilayah kami tidak boleh pakai dana APBD Depok. Dana harus benar-benar dari kantong pihak terkait. Karena hal ini sudah mengganggu ketenangan warga," kata Peter kepada Warta Kota, Selasa (13/1).

Menurutnya tuntutan ganti rugi dan kompensasi warga ini wajar dan diatur dalam pedoman ganti rugi di perundangan Pelayanan Publik.

Di sana dimuat bahwa ganti rugi dan kompensasi atas kelalaian layanan publik oleh pihak tertentu atau pemerintah wajib diberikan.

Peter mengatakan dalam tuntutan warga secara tertulis ada beberapa hal lain yang diminta warga untuk dipenuhi Pemkot Depok dan DPRD Depok atas dugaan penyimpangan anggaran dan pengerjaan jalan ini.

Yang utama, kata Peter, warga berharap dugaan penyimpangan tersebut diusut tuntas sehingga diketahui siapa yang bertanggung jawab dan harus menanggung sanksi sesuai aturan dan prosedur yang ada.

"Selanjutnya, warga meminta permohonan maaf resmi dari pihak terkait yakni penanggung jawab proyek baik Pemkot Depok serta jajaran dinas dan perangkat kelurahan serta kecamatan atas adanya penyimpangan ini," kata Peter.

Permintaan maaf, katanya mesti resmi ditujukan kepada seluruh warga Kompleks TNI AL, Pangkalan Jati, Cinere, Depok. "Sebab hal ini sudah mengganggu ketenangan warga selama beberapa bulan," katanya.

Selanjutnya, tambah Peter, warga meminta ganti rugi atas kelalaian pihak Kelurahan dan Kecamatan serta Dinas Bimasda Depok, atas gangguan yang telah ditimbulkan.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved