Penistaan Agama

Polisi Serahkan Kasus Karikatur Jakarta Post ke Dewan Pers

Kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka MS, Pemimpin Redaksi harian The Jakarta Post akan diserahkan ke Dewan Pers.

Polisi Serahkan Kasus Karikatur Jakarta Post ke Dewan Pers
Warta Kota/Ahmad Sabran
Foto anggota Korps Mubaligh Jakarta (KMJ) memamerkan karikatur Jakarta Post di Mabes Polri, Selasa (15/7/2014). 

WARTA KOTA, SEMANGGI - Kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka MS, Pemimpin Redaksi harian The Jakarta Post akan diserahkan ke Dewan Pers. Rencananya penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa MS, Rabu (7/1/2015) ini. Namun pemeriksaan batal karena kasus ini akan diserahkan ke mekanisme UU Pers.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Heru Pranoto mengatakan, jadwal pemeriksaan ini sebelumnya telah ditunda yakni pada (15/12/2014) lalu. "Kasusnya kami serahkan ke Dewan Pers, jadi pemeriksaan tidak dilakukan," ujar Heru, Rabu.

Heru mengatakan, penyidik akan menunggu hasil penanganan dari Dewan Pers untuk menentukan langkah selanjutnya.

Seperti diberitakan, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan MS sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama, terkait pemuatan karikatur bergambar bendera tengkorak dengan tulisan Laa Ilaaha Illallah (tiada Tuhan selain Allah).

Dalam tengkorak juga tertulis Allah, Rasul, Muhammad dalam huruf Arab. Penyidik juga telah memeriksa saksi ahli pidana, bidang agama. Sedangkan langkah mediasi ke Dewan Pers karena menyangkut karikatur pemberitaan, juga sudah dilaksanakan.

Tersangka terancam dijerat dengan Pasal 165a KUHP terkait penistaan agama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Rikwanto mengatakan, tersangka belum tentu ditahan, karena harus menunggu hasil pemeriksaan tersangka.

Laporan karikatur di harian berbahasa Inggris ini dilakukan oleh Korps Mubaligh Jakarta (KMJ) dilimpahkan dari Mabes Polri ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut tercatat dengan nomor 687/VII/2014 di Mabes Polri. Terlapor PT Media Tama Suryodiningrat dan pelapor Edi Mulyadi. Pelimpahan berkas dilakukan karena TKP kantor JP berada di Jakarta.

KMJ melaporkan JP ke Mabes Polri, Selasa (15/7/2014) lalu. Mereka menilai kartun yang dimuat di Harian tersebut pada Kamis (3/7/2014) menghina dan menisatakan Islam. Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah KMJ, Edy Mulyadi mengatakan, pihaknya sudah mendatangi kantor redaksi The Jakarta Post dan sudah meminta maaf. Pasal 156a KUHP menyebutkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Ia menilai JP berdalih ketidaksengajaan dan keteledoran tidak dapat diterima. Kartun yang dimuat JP tersebut menggambarkan. Namun JP menyatakan bahwa kartun tersebut adalah satire terhadap organisasi pemberontak Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang memiliki bendera yang sama. Bedanya, ISIS hanya menggunakan lingkaran bulat, bukan tengkorak.

Penulis: Ahmad Sabran
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved