Breaking News:

Pendidikan

Harapan FSGI untuk Pendidikan Indonesia Tahun 2015

Kurikulum yang sudah diperbaiki nantinya bisa diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia

Agustin Setyo Wardani
Konferensi pers FSGI mengenai Refleksi Akhir Tahun FSGI 2015: Harapan dan Kecemasan Pendidikan 2015 di Kantor LBH Jakarta, Jalan P.Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (4/1/2015). (Kanan: Doni Koesoema, Pemerhati Pendidikan; Retno Listyarti, Sekjen FSGI; Itje Chodidjah, Anggota Dewan Pertimbangan FSGI; dan Cosmas Supriyadi, Anggota Dewan Pertimbangan FSGI. 

WARTA KOTA, MENTENG - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies R Baswedan, untuk merevisi kurikulum 2013 membuat Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memiliki harapan-harapan akan pendidikan Indonesia di tahun 2015.

Itje Chodidjah, Anggota Dewan Pertimbangan FSGI, dalam konferensi pers FSGI di Kantor LBH Jakarta, Minggu (4/1) siang, mengungkapkan apresiasinya karena Mendikbud memberhentikan kurikulum 2013 bagi sebagian besar sekolah yang implementasinya tidak melalui ujicoba.

"Mudah-mudahan ketika mengkaji, dilakukan sehingga ketika akan diterapkan, kurikulum nasional dengan perubahan-perubahan lain yang mudah diikuti dan didokumentasikan oleh guru," harap Itje.

Dirinya dan FSGI berharap, kurikulum yang sudah diperbaiki nantinya bisa diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara tidak terkecuali. Karena, lanjutnya, selama ini banyak sekolah dan masyarakat di pegunungan dan di pantai tidak bisa mengimplementasikan kurikulum tersebut secara baik.

Tidak hanya penghentian kurikulum 2013 yang memberikan harapan baru bagi pendidikan Indonesia, tetapi, keputusan Mendikbud untuk menghentikan Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan.

"UN yang tidak lagi sebagai penentu kelulusan tetapi dijadikan sebagai alat pemetaan. Itu menjadi harapan baru, karena selama ini UN sebagai syarat kelulusan masih jauh dari standar," katanya.

Hal tersebut, memberikan harapan baru, yakni berhentinya praktek penipuan, di mana, guru dan pihak sekolah menyulap nilai anak agar mendapatkan predikat lulus 100 persen.

"Sebagai konsekuensi penghentian UN sebagai standar kelulusan, daerah-daerah dengan otonomi akan tahu posisi kualitas pendidikan mereka," katanya.

Ia menyebutkan, di Jakarta misal rata-rata 6.0, sementara Jawa Timur, memiliki nilai rata-rata 7.0. Dengan demikian, lanjutnya, bisa diketahui bagaimana peta kualitas pendidikan di Indonesia dan apa yang menjadi permasalahan pendidikan di masing-masing daerah.

"Karenanya, sekolah harus tahu bagaimana cara menilai, sehingga, sekolah bertanggung jawab atas pembelajaran yang tepat," tutupnya. (Agustin Setyo Wardani)

Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved