Ahok Minta Dinas PU DKI Beli Alat Berat untuk Pengerukan

WARTA KOTA, GAMBIR - Dalam mengantisipasi musibah banjir tahunan yang kerap terjadi di Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan upaya normalisasi  saluran baik sungai, kali dan waduk. Namun, permasalahannya adalah Pemprov DKI belum memiliki alat berat untuk melakukan pengerukan.

Oleh sebab itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Agus Priyono untuk melakukan pembelian alat berat sebelum musim hujan tiba.

Selain itu, Ahok juga meminta agar Dinas PU DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta dalam mengantisipasi masalah sampah yang berada di saluran-saluran.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menganggap pengerjaannya masih lamban sehingga perlu dilakukan percepatan sebelum puncak musim hujan tiba. "Jadi kita tahun depan harus ngebut. Saya nggak mau dengar jalur inspeksi PU telat membangun shit pile, telat ngeruk, telat bangun jalan. Ini nggak boleh lagi. Jadi sistemnya semua harus terpadu," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/12).

Ayah dari tiga orang itu menilai, kelambatan proses pengerjaan normalisasi di Dinas PU karena proses lelang masih di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP). Dia menyesalkan kurang maksimalnya LKPP dalam proses lelang e-katalog.

"Contoh air kemasan kamu nggak perlu tahu ini air asli apa nggak atau berapa harga produksinya? Lihat saja harga pasaran berapa. Ya itu harganya, itu bisnis. Kalau dia menipu bisa lima kali denda," ungkapnya.

Dia ingin membangun persepsi yang sama terkait keberadaan LKPP melalui e-catalog dengan seluruh kepala dinas di jajaranya. Selama ini LKPP dalam kerjanya harus terlebih dahulu mendatangi pabriknya untuk mengetahui harga produksi. Cara lama tersebut dipandang Ahok rumit, padahal bisa disederhanakan dengan melihat harga dipasaran kemudian dipatok harga tertinggi.

"Dari pada tender. Kalau patokan tinggikan bisa ditawar lagi. Tapi minimal SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bisa langsung beli. Masak gara-gara butuh blackberry aja pake lelang berbulan-bulan, kenapa nggak langsung beli aja," ungkapnya.

Begitu pula dalam pengadaan alat-alat serta pengadaan sarana dan prasara menghadapi banjir. Dikatakan Ahok bisa melalui e-catalog supaya bisa cepat pengerjaannya. Ia pun tidak mau lagi pengerukan sungai dan kali di Jakarta dilakukan pihak swasta dengan alasan banyak tipu-tipu.

"Kita tidak mau lagi‎ menswastakan untuk ngeruk-ngeruk sungai kali di Jakarta. Karena itu tipu menipu gimana jam kerjanya? Ngaduk-ngaduk lumpur juga susah kita berdebat. Kita mau pasang shit pile, semua sungai kita banyak, kenapa sih kita harus sewa sama orang? Kalau makainya begitu banyak.‎ Kenapa nggak mau beli sendiri semua. Sudin semua sama pikirannya. Kita punya sendiri, kerja sendiri, dan rawat sendiri," ungkapnya.

Ia ingin alat-alat berat milik Pemprov DKI ditempatkan di titik-titik tertentu dan masuk pemantauannya dalam sistem smart city agar masyarakat bisa tahu posisinya dan bagaimana kerjanya. "Alat berat yang baru harus semua udah ada tracking, jadi saya tahu ‎mereka sudah kerja berapa jam, mesinnya berapa jam, kerjanya berat sedang atau ringan, minyaknya ada berapa waktu malam. Karena sudah ada," kata dia. (bin)