AJI Desak Polisi Cabut Status Tersangka Pemred Jakarta Post

AJI Jakarta mendesak Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk segera mencabut status tersangka Pemred The Jakarta Post, Meidyatama Suryodiningrat

AJI Desak Polisi Cabut Status Tersangka Pemred Jakarta Post
Istimewa
Kartun yang dimuat di Harian The Jakarta Post menuai kritik dan kecaman. Pemred harian ini Meidyatama Suryodiningrat kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. 

WARTA KOTA, JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mendesak Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk segera mencabut status tersangka yang kini melekat pada Pemimpin Redaksi (Pemred) The Jakarta Post (TJP), Meidyatama Suryodiningrat terkait kasus dugaan tindak pidana penistaan agama dan menghentikan kasus ini. Sebab masalah jurnalistik ini telah diselesaikan di Dewan Pers.

"Keputusan kepolisian menetapkan tersangka kepada Pemimpin Redaksi The Jakarta Post karena memuat karikatur ihwal ISIS (The Islamic State of Iraq and Syria) merupakan tindakan yang dapat mengancam kebebasan pers yang telah dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," demikian siaran pers AJI Jakarta yang ditandatangani oleh Umar Idris (Ketua AJI Jakarta) bersama Ahmad Nurhasyim (Kepala Divisi Advokasi AJI Jakarta), dan dikeluarkan di Jakarta Jumat (12/12/2014).

Dijelaskan bahwa Pasal 4 UU Pers menyatakan, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

Pasal 6 juga mengatur pers nasional melaksanakan peranannya dengan cara melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Pasal 8 dengan jelas menyatakan bahwa, ”Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”

Dalam pandangan AJI Jakarta, pemuatan karikatur ISIS di TJP pada 3 Juli 2014 merupakan kritik terhadap kelompok radikal ISIS yang memanipulasi ajaran Islam untuk melegitimasi kekerasan dan teror yang mereka lakukan di Irak dan Suriah.

TJP dinilai hendak mengkritik tindakan ISIS seperti membunuh anak-anak, perempuan, dan orang yang berbeda paham dan keyakinan dengan mereka sebagai tindakan yang bertentang dengan nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusian universal.

"Rupanya, di Indonesia sejumlah orang juga mendukung bahkan berbait ke ISIS. Konteks itulah yang membuat karikatur ISIS itu relevan untuk mengingatkan bahwa kelompok tersebut berpotensi menganggu dan berbahaya bagi keamanan negara dan masyarakat," tegas AJI Jakarta.

AJI menegaskan, jika pemuatan karikatur itu dianggap menggangu kelompok Islam tertentu, maka pemuatan itu bukanlah termasuk tindak pidana yang layak dikriminalkan.

Dewan Pers pada 16 Juli 2014 telah menyatakan karikatur tersebut hanya melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena dianggap mengandung prasangka yang tidak baik terhadap agama Islam.

Halaman
12
Penulis:
Editor: Lucky Oktaviano
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved