Breaking News:

Permen Situs Internet Negatif Didugat ke MA

Sejumlah lembaga non-pemerintah resmi mengajukan permohonan uji materi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 19 Tahun 2014.

Penulis: | Editor: Suprapto
Kompas.com
Ilustrasi internet. 

WARTA KOTA, PALMERAH— Sejumlah lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang hukum dan perorangan secara resmi mengajukan permohonan uji materi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif (“Permen" 19/2014”) ke Mahkamah Agung (MA).

Para pemohon keberatan itu ialah Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (ICT Watch), Shelly Woyla Marliane, Damar Juniarto, Ayu Oktariani, dan Suratim. Pengajuan permohonan uji materi Permen 19/2014 dilakukan pada hari ini Jumat, 21 November 2014

Dalam mengajukan permohonanan uji materi itu, kedelapan pemohon Keberatan tersebut diwakili oleh para kuasa hukum yaitu Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyudi Djafar, Erasmus Napitupulu, Robert Sidauruk, Rully Novian, Alfreus Jebabun, Zainal Abidin, Adi Condro Bawono, Asep Komarudin, dan Margiyono.

Ada beberapa alasan mengapa mereka memohon agar Permen 19/2014 diuji di MA. Pertama, Permen 19/2014 dinilai gagal merumuskan secara definitif yang dimaksud dalam klausa ‘konten bermuatan negatif.”

"Hal ini memiliki implikasi serius pada perlindungan hak asasi, karena tanpa batasan yang jelas konten apapun di internet dapat dikategorikan sebagai konten negatif," kata peneliti senior ICJR, Amggara Suwahyu.

Kedua, penerbitan Permen 19/2014 didasarkan pada UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Oleh sebab itu, kata mereka, seharusnya larangan dalam PERMEN 19/2014 tidak melebihi tindakan-tindakan yang diatur UU ITE dan UU Pornografi. Misalnya hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang Pasal 27-29 UU ITE, atau melarangan situs bermuatan pornografi.

Ketiga, Permen 19/2014 dinilai tidak memiliki dasar acuan UU yang jelas dalam pemberian kewenangan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeinfo) untuk menilai apakah suatu situs bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terlebih lagi untuk menutup situs tersebut. Maka, legitimasi kewenangan Keminfo pada PERMEN 19/2014 tidak sah karena tidak berdasar.

Keempat, pemblokiran ‘konten yang dilarang’ sudah aktif dilakukan Internet Service Provider atas perintah Keminfo dengan merujuk pada daftar TRUST+Positive yang dibentuk berdasarkan Permen 19/2014. Pada implementasinya, materi pengaturan pemblokiran ini membatasi hak dan kebebasan yang dijamin UUD 1945.

"Seharusnya materi PERMEN 19/2014 diatur oleh Undang-Undang untuk menjamin adanya partisipasi publik dalam pembahasannya, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pembatasannya," kata Anggara lagi.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved