Sekda Depok Dilaporkan Memalsukan Dokumen Tol Cijago

Puluhan orang melaporkan Sekda Kota Depok, Heti Surhayati yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen

Sekda Depok Dilaporkan Memalsukan Dokumen Tol Cijago
Kontan.co.id
Ilustrasi. 

WARTA KOTA, SEMANGGI - Puluhan orang yang mengaku warga Depok, mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (12/11).

Mereka melaporkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Heti Suryahati, lantaran diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Hal itu terkait pembebasan lahan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seluas 4.700 meter per segi milik warga.

Laporan mereka diterima dengan nomor : LP/4121/XI/2014/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 12 November 2014. Mat Sujeh sebagai pelapor, warga Jalan IR H Juanda, RT 05/014, Kemiri Muka Beji, Depok, Jawa Barat.

Koordinator warga Depok, Kasno mengatakan, Sekda Kota Depok Heti Suryahati diduga telah bekerja sama dengan oknum yang bernama AR dengan memalsukan dokumen jual beli lahan seluas 4.700 meter per segi milik warga.

"Jadi lahan itu milik warga, antara lain Amar bin Apun. Namun dokumen jual belinya dipalsukan demi untuk membebaskan lahan peruntukan tol Cijago. Amar mewariskan tanah itu kemudian diwariskan kepada Mat Sujeh," ujarnya, Kamis (13/11).

Ia mengaku punya bukti pemalsuan itu, yakni perbedaan tahun yang tertera pada logo stempel akta jual beli lahan tersebut. Dalam stempel itu tertulis tahun 1962, namun dalam surat itu dengan logo stempel yang sama dibuat pada tahun 1963.

Selain itu, kata dia, adalah jabatan Heti. Pada saat itu, jabatan Heti belum menjadi seorang kepala desa, namun dalam dokumen itu Heti menandatangi dan tertera bila jabatannya adalah seorang kepala desa.

"Lalu cap jempol yang tidak jelas serta surat pernyataan jual beli yang dibuat. Pada tahun 1963, belum ada bolpoin boxy akan tetapi surat itu dibuat dengan tinta boxy dan warnanyapun berbeda dengan warna tinta kalimat tabahan dalam surat tersebut," tuturnya.

Selain itu, kata dia, kebijakan Heti mengeluarkan surat kepada masyarakat pada 26 Maret 2003 terkait lahan itu telah dibebaskan dan dia saat itu mengatasnakan Sekda, padahal saat itu jabatan Heti adalah Asda III Kota Depok.

Mat Sujeh menambahkan, Heti juga dilaporkan kasus lain ke Polda Metro Jaya ini. Laporan itu terkait tindak pidana korupsi (Tipikor), terkait ruislah lahan SD Kemuri Muka II dan III pada tahun 2012 silam, dengan PTP dan P2T tol Cijago.

"Jadi pada saat itu (2012, red) Heti mencantumkan nama dan rumah guru sebagai pihak yang menempati lahan itu. Maka, para guru itu secara otomatis mendapatkan biaya ganti rugi menggunakan uang negara. Tapi, nyatanya para guru itu tidak sama sekali mendapatkan uang ganti rugi. Jumlah total anggaran ganti ruginya Rp 6,3 miliar," terangnya.

Penulis: Ahmad Sabran
Editor: Dian Anditya Mutiara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved