Reformasi Birokrasi

Pakar Tata Negara: Ahok Bisa Dimakzulkan DPRD DKI

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai menyarankan Basuki Tjahaja Purnama mengubah gaya komunikasinya sudah tepat.

Pakar Tata Negara: Ahok Bisa Dimakzulkan DPRD DKI
Tribunnews.com
Margarito Kamis 

WARTA KOTA, PALMERAH— Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai tindakan Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta yang menyarankan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengubah gaya komunikasinya sudah tepat.

Menurut Margarito, gaya komunikasi merupakan bagian dari perilaku seorang pemimpin. Gaya perilaku itu, kata dia, haruslah sesuai etika kesopanan yang berlaku di masyakarat.

"Saya menakar imbauan untuk memperhatikan gaya komunikasi harus dilihat sebagai pesan bijak untuk membuat penyelenggaraaan Pemerintahan di DKI berlangsung dengan baik. Menurut saya imbauan ini cukup berkelas, cukup bijak," kata Margarito kepada Kompas.com, Jumat (7/11/2014).

Margarito memaparkan, sebagai penyelenggara negara, seorang kepala daerah mutlak membingkai tindak tanduk segala perbuatannya tidak hanya selaras dengan dengan aturan hukum, melainkan juga kode moral atau etika sesuai dengan kehidupan sosial dan budaya.

"Rasanya tidak ada alasan untuk tak mempedulikan klaim moral dan etik yang berlangsung di tengah masyarakat," ucap Margarito.  (BACA: Ahok Bisa di-Aceng Fikri-kan).

Terlebih lagi, lanjut dia, dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang kepala daerah memang dimungkinkan dimakzulkan dengan alasan etika, meskipun secara tata kelola pemerintahannya berlangsung dengan baik.

Dan hal itulah yang dialami Bupati Garut Aceng Fikri pada 2012 lalu. "Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan digunakanmnya pelanggaran etik dalam penyelengaran pemerintaha sebagai dasar dilakukan interpelasi dan angket," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Abdul Ghoni menyarankan Ahok memperbaiki gaya komunikasinya apabila nantinya telah resmi menjadi gubernur definitif.

Bila tidak, Ghoni memprediksi bukan tidak mungkin Ahok akan menemui nasib seperti Bupati Garut Aceng Fikri yang dimakzulkan dari jabatannya pada 2012 yang lalu.

"Ahok bisa saja seperti Aceng kalau dia tidak bisa lebih santun dalam berbicara," kata Ghoni, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/11/2014). (Alsadad Rudi)

Editor: Suprapto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved