Polri Wajib Jamin Pengadaan TNKB, Walau Tender Dibatalkan

Indonesia Traffic Watch meminta Kapolri dan Kakorlantas menjamin pengadaan dan pendistribusian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tak terganggu.

Polri Wajib Jamin Pengadaan TNKB, Walau Tender Dibatalkan
bisnis.com
Ilustrasi : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 

WARTA KOTA, DEPOK - Indonesia Traffic Watch (ITW) meminta Kapolri dan Kakorlantas Polri menjamin pengadaan dan pendistribusian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak terganggu, terkait dibatalkannya pemenang pengadaan bahan baku Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tahun anggaran 2014 senilai Rp 431 miliar, oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTTUN) DKI Jakarta, Senin 6 Oktober 2014 lalu.

Hal itu dikatakan Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, kepada Warta Kota, Senin (27/10/2014).

Edison mengatakan, keputusan Kepala Korp Lalu Lintas (Ka Korlantas) Polri No.Kep/20/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 tentang penetapan pemenang pengadaan bahan baku Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tahun anggaran 2014 senilai Rp 431 miliar, dibatalkan lewat putusan majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Tata Usaha Negara (TUN) DKI Jakarta, pada Senin 6 Oktober 2014 lalu.

Majelis Hakim PTTUN DKI Jakarta, memerintahkan Ka Korlantas, Kapolri dan Assapras serta PT Indoaluminium Intikarsa Industri (III) menghentikan kegiatan apapun terkait pengadaan TNKB untuk anggaran 2014, termasuk proses produksi, distribusi dan pembayaran yang menggunakan keuangan negara.

Menurut Edison, meskipun putusan tersebut mengikat, tetapi Kapolri dan Kakorlantas harus bertanggungjawab atas kelancaran pengadaan dan pendistribusian TNKB.

"Karena TNKB merupakan bagian dari kelengkapan kendaraan yang menjadi kewajiban Polri. Meskipun proses hukum berjalan, Polri tidak bisa menghentikan pelayanan apalagi menyangkut identitas dan kelengkapan kendaraan bermotor," papar Edison, Senin (27/10/2014).

Menurut Edison, proses pelelangan pengadaan TNKB adalah sepenuhnya kewenangan Polri. Jika akibat proses lelang itu menimbulkan masalah hukum juga adalah tanggungjawab Kapolri dan Kakorlantas.

Untuk ITW juga meminta agar kasus tersebut diselesaikan secara tuntas lewat proses hukum yang berlaku. "Tetapi jangan karena kesalahan yang menimbulkan masalah hukum, justru masyarakat menjadi korban," kata Edison.

Sebab bila itu terjadi maka karena kesalahan oknum pejabat lalu mengorbankan masyarakat.

Menurut Edison apabila pengadaan TNKB terganggu akan menimbulkan permasalahan baru di lapangan. "Sebab, petugas Polantas dilapangan bisa saja mempersoalkan ketidak lengkapan kendaraan bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi pemicu terjadinya aksi damai antara pengemudi dengan petugas di lapangan," ujar Edison.

Oleh karena itu, ITW mengingatkan, agar putusan hakim PT TUN DKI Jakarta tidak digunakan Polri sebagai alasan kalau pengadaan TNKB terganggu. "Jangan ini dijadikan alasan," kata Edison.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved