Breaking News:

Hati-hati, Penukaran Valas Batam Rawan Disalahgunakan

Tingkat kerawanan penyalahgunaan KUPVA di Batam relatif lebih tinggi dibanding daerah lain di Indonesia

Editor: Andy Pribadi
Kontan.co.id
Ilustrasi pedagang penukaran valas. 

WARTA KOTA, BATAM - Bank Indonesia menilai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) di Kota Batam rawan digunakan untuk pencucian uang dari berbagai tindak kejahatan.

Kepala Kantor BI Kepri Gusti Raizal Eka Putra mengatakan di Batam, Kamis, tingkat kerawanan penyalahgunaan KUPVA di Batam relatif lebih tinggi dibanding daerah lain di Indonesia karena lokasinya yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.

"Dibanding Padang, Batam lebih rawan," kata Gusti.

Tingkat rawan itu juga dibuktikan dengan berbagai pemberitaan mengenai dugaan pencucian uang dari penyelundupan solar di kota itu.

BI juga beberapa kali dimintai tolong oleh pihak terkait untuk memfasilitasi penyediaan data transaksi KUPVA di Batam, yang diindikasi sebagai media pencucian uang.

"Terakhir itu BNN," kata dia.

Selain itu, KUPVA juga diindikasikan digunakan oleh pihak tertentu berspekulasi dengan menyimpan valuta asing dalam jumlah banyak.

Di tempat yang sama, Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ida Nuryanti mengatakan untuk mengantisipasi penyalahgunaan KUPVA, BI mengeluarkan peraturan baru pada 1 September 2014 khusus untuk KUPVA non bank.

"BI melakukan pemurnian KUPVA. Jadi KUPVA tidak boleh lagi melayani transfer Valas," kata dia.

Penyelenggaraan KUPVA bukan bank juga dilarang bertindak sebagai agen penjual cek pelawat, melakukan kegiatan margin trading, spot, forward dan transaksi derivatif lainnya.

Selain itu, BI melarang KUPVA berizin melakukan transaksi dengan KUPVA tidak berizin.

"Kami meminta komitmen dari KUPVA berizin untuk menjalankannya, karena kebijakan ini lahir artas permintaan mereka," kata dia.

Ia mengatakan, bila KUPVA melanggar aturan itu, maka BI akan mencabut izin usahanya.

Untuk memudahkan pengusaha, BI memberikan keringanan dalam pelaksanaannya dengan memberikan rentang waktu masa sosialisasi dan baru mulai diberlakukan tegas pada 1 Januari 2015. (Antara)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved