Pemerintah Ubah Pengadaan Buku

WARTA KOTA, SOLO - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah sistem pengadaan buku Kurikulum 2013 untuk semester II. Perubahan itu untuk menghindari terulangnya keterlambatan pengadaan dan distribusi buku pada semester I.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, untuk pengadaan buku semester II, anggaran tak lagi diserahkan kepada sekolah, tetapi dialihkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Dinas pendidikan kabupaten/ kota akan melakukan pemesanan ataupun tender pengadaan buku.

”Kalau semester I, anggaran pengadaan buku dititipkan ke sekolah sehingga 210.000 sekolah yang memesan. Sekarang, diubah ke dinas kabupaten/kota. Itu karena anggaran ada di dinas. Jadi, lebih sederhana,” papar Musliar, seusai menjadi pembicara kunci dalam lokakarya ”Implementasi Kurikulum 2013 dan Pengembangan Klinik Guru” yang digelar Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, serta Forum Komunikasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri se-Indonesia, di Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/10).

Dia berharap permasalahan dalam pengadaan dan distribusi buku Kurikulum 2013 tidak terulang. Musliar menyatakan, dari 500 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota se-Indonesia, 40 di antaranya menyatakan akan melakukan tender sendiri, sedangkan lainnya menyerahkan tender kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Musliar, masih ada sekolah di sejumlah daerah yang belum menerima buku Kurikulum 2013 semester I. ”Ada 20 persen sekolah yang belum mendapat buku,” katanya.

Guru konsultasi
Selain persoalan buku, banyak guru belum paham Kurikulum 2013. Kepala Unit Implementasi Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tjipto Sumadi mengatakan, 3.000 guru berkonsultasi lewat Klinik dan Konsultasi Pembelajaran di laman klik2013.belajar.kemdikbud.go.id. ”Pertanyaan guru mulai dari contoh rencana pelaksanaan pendidikan, cara penilaian, hingga cara mengajarkan KI 1 (kompetensi inti),” katanya.

Tjipto mengatakan, terdapat pendampingan terhadap para guru agar betul-betul memahami Kurikulum 2013. ”Pendampingan ini dilakukan oleh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dan tim pengembang kurikulum,” ujarnya.

Rektor UNS Ravik Karsidi mengatakan, UNS membuka Klinik Guru yang memberikan konsultasi soal Kurikulum 2013. ”Disepakati semua LPTK akan membuat klinik dan konsultasi pembelajaran di setiap universitasnya,” tuturnya. (RWN)