Jokowi Enggan Penuhi Permintaan Demokrat dan PAN

WARTA KOTA, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan dirinya enggan memenuhi pertanggungjawaban yang diminta oleh Fraksi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) saat pembacaan pandangan fraksi terkait pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI.

Pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini mengatakan, pertanggungjawaban kerja yang diminta dua partai yang tergabung dalam satu fraksi tersebut tidak perlu dilakukan lantaran tidak ada peraturan yang mengaturnya.

"Kita itu harus melihat mekanisme dan politik hukum yang ada. Kita lihat peraturan itu ada atau tidak sekarang? Kan tidak ada," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Jokowi mengatakan, pengunduran dirinya hanya memerlukan surat izin dari presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta mekanisme yang dilalui di DPRD DKI Jakarta.  "Kita lihat tadi (saat sidang paripurna) seharusnya sudah rampung. Kan mekanismenya seperti itu," tutur Jokowi.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan dirinya enggan memenuhi pertanggungjawaban yang diminta oleh Fraksi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) saat pembacaan pandangan fraksi terkait pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI.

Pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini mengatakan, pertanggungjawaban kerja yang diminta dua partai yang tergabung dalam satu fraksi tersebut tidak perlu dilakukan lantaran tidak ada peraturan yang mengaturnya.

"Kita itu harus melihat mekanisme dan politik hukum yang ada. Kita lihat peraturan itu ada atau tidak sekarang? Kan tidak ada," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Jokowi mengatakan pengunduran dirinya hanya memerlukan surat izin dari presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta mekanisme yang dilalui di DPRD DKI Jakarta. "Kita lihat tadi (saat sidang paripurna) seharusnya sudah rampung. Kan mekanismenya seperti itu," tutur Jokowi.