Lepas dari Candu BBM?

Oleh Siti Maimunah

SEMASA kecil, saya suka menghirup asap knalpot sepeda motor, ”baunya enak”. Tak jarang saya menjulurkan kepala ke luar jendela mobil angkot agar bisa merasakan bau asap pembakaran bensinnya. Saya baru tahu belakangan, asap mengandung karbon monoksida yang berbahaya bagi kesehatan.

Pengalaman serupa dituturkan Pria Indirasardjana dalam bukunya, 2020 Indonesia dalam Bencana Krisis Minyak Nasional. Laki-laki yang selama tiga dekade menekuni bidang perminyakan—sebagian besar bersama Pertamina—ini secara tepat menganalogikan pengalaman masa kecil tersebut dengan pengetahuan rakyat kebanyakan terhadap bahan bakar minyak (BBM). Rakyat tidak tahu—atau dibiarkan tidak tahu—bahwa ketergantungan terhadap BBM itu berbahaya.

Tak hanya berbahaya buat kantong negara, yang pada akhir 2012 menghabiskan Rp 211,9 triliun untuk subsidi BBM, meningkat menjadi Rp 224 triliun pada tahun berikutnya. Kenyamanan menggunakan BBM murah dengan harga di bawah pasar membuat Indonesia mencandu BBM dan terlena tidak membangun infrastruktur untuk memanfaatkan energi alternatif, khususnya energi terbarukan.

Dalam buku ini tidak hanya dicatat mencandu BBM, tetapi juga ketergantungan Indonesia secara ekonomi terhadap minyak bumi yang dapat membuatnya menjadi sasaran pemburu rente dan melahirkan korupsi yang luar biasa sejak masa Soeharto hingga kini. Minyak menjadi komoditas ekonomi, sekaligus komoditas politik.

Awalnya, pemerintah Orde Baru mengenalkan subsidi BBM untuk memenuhi kebutuhan energi agar lebih banyak masyarakat turut menikmati rezeki nomplok dari kekayaan minyak ketika Indonesia menjadi salah satu penghasil utama migas dunia. Sayang, tanpa mengubah orientasi ketergantungan pada BBM, pemerintahan berikutnya—Orde Reformasi—juga mengikuti jejak pendahulunya. Hingga akhirnya, bangsa ini berhadapan dengan menurunnya cadangan minyak dan gas bumi, status dari negara pengekspor minyak berubah menjadi net importer, keluar dari keanggotaan OPEC (2008), dan kenaikan harga minyak dunia.

Gelombang protes rakyat dan perdebatan yang panas setiap kali ada rencana kenaikan harga BBM, yang umumnya berdekatan dengan momentum politik, membuat subsidi BBM menjadi topik paling manjur untuk pencitraan publik sebagai orang yang paling peduli pada nasib rakyat. Namun, begitu harga BBM naik dan tidak ada gejolak sosial yang membahayakan pemerintahan, pekerjaan dianggap selesai. Tidak ada tindakan serius mengubah kecanduan dan naiknya penggunaan BBM. Perdebatan dimulai kembali saat harga BBM dinaikkan (lagi) hingga harga keekonomiannya, sesuai yang disarankan International Monetary Fund.

Energi alternatif
Mencari ulasan seputar minyak dan krisis yang menyertainya, termasuk krisis ekologis di kawasan-kawasan eksploitasi minyak dan jalur transportasinya, dalam buku ini tentu tidak terpuaskan. Buku ini berfokus pada keekonomian minyak.

Bagian pertama buku menjelaskan tentang era nyaman dan mapan, suatu masa di Indonesia saat produksi minyak bumi masih tinggi, windfall profit, kejayaan pengelolaan migas, dan subsidi BBM belum membebani negara. Pada bagian kedua, dipaparkan karakter industri minyak bumi baik dalam skala nasional maupun internasional. Bagian ini merupakan bahasan yang bisa jadi paling dipahami Pria karena keterlibatannya di Pertamina. Inti buku sebenarnya ada di bagian III, paradigma baru setelah produksi dan cadangan minyak susut.

Buku ini mengajak kita ”naik kelas” untuk memikirkan ketahanan energi ke depan dan tak hanya berkutat kepada subsidi dan naiknya harga BBM. Dalam dua dasawarsa ke depan, diperkirakan minyak bumi masih primadona. Namun, ia mengusulkan harus segera disusun peta jalan (road map) energi alternatif yang sama sekali terpisah dari peta jalan minyak dan gas.

Kecanduan BBM harus diubah. Saatnya energi alternatif. Begitu salah satu solusi yang ditawarkan Pria. Pasokan energi selain minyak bumi dan produk turunannya bukan solusi baru karena penawarannya masih berputar pada energi fosil (bahan bakar gas dan shale gas), panas bumi, dan bahan bakar bio, untuk energi terbarukan. Namun, Pria tak mengulas kekayaan energi baru dan terbarukan yang berlimpah, seperti energi matahari, angin, air, dan gelombang laut, yang belum dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh.

Presiden terpilih Jokowi berencana mendorong penggunaan batubara sebagai energi alternatif. Namun, Pria menyarankan konversi energi ke batubara masih perlu banyak evaluasi menyangkut harga produksi dan keekonomian, investasi untuk teknologi konversi, dampak lingkungan, transportasi, dan kesediannya. Apalagi, batubara dan bahan bakar fosil lainnya menghasilkan asam sulfat, karbonik, dan nitrik, yang jatuh ke bumi sebagai hujan asam. Belum lagi kandungan bahan radioaktifnya terutama uranium dan thorium yang dilepas ke udara. Emisi karbon pada proses penambangan, transportasi, hingga pembakaran energi fosil berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim yang isunya juga menjadi perhatian dunia global.

Antisipasi terhadap krisis minyak di Indonesia kali ini tidak main-main dan tidak boleh hanya wacana. Sebab, tahun 2020, era saat jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 262 juta dan pertumbuhan industri, informatika, dan energi maju pesat, tinggal lima tahun lagi. Era yang disebut oleh penulis sebagai era tinggal landas bagi setiap bangsa menuju 2030. Jika ketahanan energi terus menerus kedodoran seperti sekarang, bangsa kita akan (benar-benar) tertinggal.

SITI MAIMUNAH, Badan Pengurus Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)

DATA BUKU:
♦ Judul: 2020 Indonesia dalam Bencana Krisis Minyak Nasional
♦ Pengarang: Pria Indirasardjana
♦ Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
♦ Tahun terbit: 2014
♦ Tebal: 345 halaman
♦ ISBN: 978-602-03-0472-4