Solusi Pembangunan NTT

WARTA KOTA, PALMERAH - PERTUMBUHAN ekonomi di Nusa Tenggara Timur relatif meningkat dalam satu dekade terakhir. Sayangnya pertumbuhan itu belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok miskin. Realitas itu tercermin dari tingkat kemiskinan yang masih tinggi dengan kenaikan rata-rata pendapatan yang masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Salah satu bahasan dalam Gereja itu Politis: Dari Manggarai-Flores untuk Indonesia (HASTAMA, 2013), mengungkapkan program pengentasan rakyat dari kemiskinan di NTT belum berhasil menghapus kemiskinan. Kasus gizi buruk, busung lapar, kelaparan, dan gagal panen akibat perubahan iklim atau bencana alam terus-menerus melanda sejumlah daerah di sebagian besar wilayah itu. Semua itu adalah serangkaian peristiwa yang sesungguhnya bisa diprediksi, yang terjadi terutama akibat dari kesalahan dan kekeliruan kebijakan. Ketimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu telah melestarikan, bahkan memperparah kemiskinan di NTT.

Kemiskinan di NTT juga berkaitan erat dengan struktur alam yang berat dan sumber daya alam yang terbatas. Kondisi geografis wilayah dan topografi daratan yang berbukit-bukit membuat aksesibilitas antarwilayah sulit. Aksesibilitas pada sumber-sumber transaksi ekonomi seperti pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan juga menjadi terbatas. Iklim yang kering dan lahan yang sebagian besar kurang subur juga menambah berat upaya penanggulangan kemiskinan di sana.

Realitas paradoks dinamika pembangunan NTT tergambar dari beroperasinya tambang. Masuknya investasi itu bagi sebagian orang, terutama masyarakat miskin yang tidak memiliki lahan produktif, melahirkan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan di tengah deraan kemiskinan. Namun, eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan multinasional itu juga telah memarjinalkan masyarakat lokal. Mereka tak hanya terusir dari tanah tinggalnya, tapi sekaligus tergusur secara sosial dan ekonomi karena hanya sedikit dari mereka yang bisa dipekerjakan mengingat tingkat pendidikan mereka yang kurang memenuhi syarat.

Persoalan-persoalan di luar sektor lingkungan juga muncul seiring kehadiran perusahaan pertambangan di NTT. Harga mangan yang begitu menggiurkan mendorong sejumlah anak usia sekolah meninggalkan bangku sekolahnya untuk turut menambang. Bukan itu saja, konflik antarwarga juga sering terjadi karena dipicu perebutan lahan untuk menambang (hlm 103).

Fenomena-fenomena di atas merupakan bukti bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Konsep pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat muncul sebagai salah satu alternatifnya. Pemberdayaan masyarakat ini diharapkan akan menciptakan masyarakat mandiri yang mampu mengelola keswadayaan ekonomi menuju kesejahteraan bersama.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini sejalan dengan apa yang dipaparkan dalam Etika Pembangunan (CAPS, 2013). Pembangunan bertujuan membebaskan manusia dari segala hambatan yang dihadapi oleh setiap manusia untuk mencapai derajat kemanusiaannya. Untuk itu prioritas pembangunan seharusnya diberikan kepada masyarakat dunia yang paling miskin dan keputusan seharusnya mempertimbangkan hak-hak generasi yang akan datang.

Pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan dampak pada segi sosial dan lingkungan. Pembangunan sosial ditujukan untuk pemberantasan kemiskinan struktural di berbagai bidang, seperti ketiadaan akses pendapatan, lapangan kerja, air bersih, permukiman, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Adapun pembangunan di sektor lingkungan adalah dengan mendorong pola produksi dan konsumsi sumber daya alam yang efisien sehingga mampu menopang proses pembangunan berkelanjutan. (DRA/Litbang Kompas)