Pilpres 2014

Refly Harun: Dalil Permohonan Prabowo-Hatta Tak Bisa Dibuktikan

Refly Harun menyatakan dalil permohonan Prabowo-Hatta bahwa telah terjadi kecurangan yang bersifat TSM tidak bisa dibuktikan.

Refly Harun: Dalil Permohonan Prabowo-Hatta  Tak Bisa Dibuktikan
Panji Baskhara Ramadhan
Hingga saat ini, sekitar ratusan orang dari kubu Prabowo - Hatta masih melakukan aksi demontrasinya di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/08/2014). 

WARTA KOTA, PALMERAH— Direktur Eksekutif CORRECT (Constitutional & Electoral Reform Centre) Refly Harun menyatakan dalil permohonan Prabowo-Hatta bahwa telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak Jokowi-JK hingga sidang terakhir 14 Agustus 2014 tidak bisa dibuktikan

Pernyataan itu dikeluarkan CORRECT di Jakarta, Senin (18/8/2014) terkait pengajuan gugatan sengketa Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 di Mahkaah Konstiusi (MK). Permohonan gugatan dilakukan oleh Prabowo-Hatta, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Pilpres 2014.

Menurut Refly, saksi-saksi fakta yang diajukan pihak Prabowo-Hatta di MK tidak bisa membuktikan telah terjadinya kecurangan yang bersifat TSM itu. "Selain itu pula saksi-saksi fakta yang diajukan KPU dan Pihak Jokowi-JK dapat mematahkan saksi-saksi yang diajukan Prabowo-Hatta," tegas pakar Ilmu Hukum Tatanegara ini.

Selanjutnya dikemukakan, klaim pihak Prabowo-Hatta yang menyatakan mereka unggul dalam perolehan suara sebesar 50,26 persen, dibandingkan Jokowo-JK yang hanya memperoleh 49,74 persen suara dapat dibantah oleh KPU dengan formulir C1 berhologram. Formulir C1 yang dimiliki KPU hampir seluruhnya ditanda tangani oleh saksi-saksi dan PPL Bawaslu," sambungnya.

CORRECT jiuga menegaskan pula bahwa Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang dipersoalkan Prabowo-Hatta juga merupakan hal yang konstitusional. Alasannya hal itu berbasiskan Putusan MK dalam Putusannya No 102/PUU-VII/2009 dan Putusan MK tentang pengujian Pasal 69 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Karena itu, tegas Refly, CORRECT menyatakan kesembilan hakim MK hendaknya memutuskan gugatan Pilpres dengan berbasiskan fakta-fakta persidangan. "Hendaknya sembilan hakim MK memutuskan gugatan Pilpres dengan berbasiskan fakta-fakta persidangan, yakni keterangan saksi, ahli, dan alat bukti surat," demikian bunyi penegasan CORRECT.

Penulis:
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved