KPK Periksa 13 Kepala Dinas Pemkab Bogor

WARTA KOTA, BOGOR - Sebanyak 13 kepala dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus alih fungsi lahan dengan tersangka Bupati Bogor H Rachmat Yasin. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar membenarkan pemeriksaan para Kadis. "Dari 34 Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) di Kabupaten Bogor sudah 13 Kepala Dinas yang dipanggil saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/7). Adang menjelaskan, pemanggilan oleh KPK untuk dinas-dinas di Kabupaten Bogor adalah sebagai saksi terkait kasus dugaan suap fungsi lahan yang menimpa Pak Bupati Bogor Rachmat Yasin. "Sudah ada dan kurang lebih sebanyak 13 Kepala Dinas sudah dipanggil," katanya. Namun kata Adang, dia tidak mengetahui dinas mana saja yang sudah dan akan dipanggil lagi oleh penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi, "Saya tidak tahu persis Kepala Dinas mana saja yang sudah dipanggil oleh KPK," ujarnya. Pasalnya, dalam pemanggilan yang dilakukan oleh Penyidik KPK tersebut langsung ditujukan pada Kepala Dinas bersangkutan yang akan diperiksa, "Surat panggilan dari KPK langsung ditujukan pada Kepala Dinas terkait, jadi saya tidak memiliki data," kata Adang. Terkait hal itu, Adang menegaskan, Pemkab Bogor tidak akan memberikan bantuan hukum kepada semua kepala dinas dan pejabat yang diperiksa oleh KPK. "Tidak ada pendampingan hukum buat mereka, kalau pun ada kuasa hukum itu dari pribadi masing-masing pejabat yang bersangkutan," katanya. Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Wawan M Sidik menagaku dirinya sebagai salah satu kepala dinas yang diperiksa oleh KPK . Dia mengatakan, pemanggilan dirinya terkait kasus yang menjerat Bupati Bogor. "Saya dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus suap alih fungsi lahan yang menjerat Bupati Bogor Rachmat Yasin," katanya. Dia menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK kurang lebih 1 jam, namun dirinya tidak mengetahui dinas mana saja yang sudah dipanggil dan akan dipanggil oleh KPK. "Saya ditanya sekitar 15 pertanyaan oleh petugas KPK," katanya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pejabat Kabupaten Bogor yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap alih fungsi lahan oleh PT Bukit Jonggol Asri (BJA) yakni, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rachmat Surjana, Kepala Unit Layanan Pengadaan Hendrik Suherman dan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Selain itu, Dinas Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Siti Farikah, Kadis Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Azzhahir, Kadis Pemuda dan Olahraga, Yusuf Sadelli, Kadis sosial dan Tenaga Kerja Nuradi.