Breaking News:

Kemenpera Minta Pemda Tentukan Lokasi Perumahan Bagi MBR

Kemenpera minta pada Pemda untuk bisa menetapkan area perumahan bagi masyararakat berpenghasilan rendah.

Kompas/Agus Susanto
Alat berat digunakan untuk proyek pembangunan kawasan perumahan di Serpong, Banten, Sabtu (11/5). Bisnis properti di kawasan strategis yang didukung akses dan fasilitas memadai kian berkembang dan diminati. 

WARTA KOTA, JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meminta Pemda untuk dapat menetapkan area perumahan yang pasti untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayahnya masing-masing.

Adanya area perumahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan area kuning dalam tata ruang yang dimiliki Pemda akan mampu meminimalisir spekulan tanah yang sehingga harga tanah untuk perumahan dapat terkontrol dengan baik.

“Kami berharap Pemda dapat memiliki tata ruang yang baik dengan menetapkan area kuning untuk perumahan bagi MBR. Dengan demikian, pemanfaatan lahan untuk perumahan bisa diketahui secara luas oleh masyarakat,” ujar Asisten Deputi Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Deputi Perumahan Formal Kemenpera Bernaldy, Rabu (28/5/2014).

Menurut Bernaldy, beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh Pemda dalam program pembangunan perumahan bagi masyarakatnya adalah masalah tanah dan Perda yang mengatur tentang perumahan. Oleh karena itu, Pemda harus dapat menetapkan area mana saja yang memang khusus diperuntukkan untuk lokasi perumahan khususnya rumah untuk MBR.

Penetapan area kuning untuk perumahan oleh Pemda, setidaknya dapat mengurangi adanya spekulan tanah yang sering mengambil keuntungan dengan menaikkan harga tanah seenaknya. Selain itu, dengan area kuning yang pasti, para pengembang serta masyarakat juga bisa segera memastikan pengurusan izin untuk pembangunan perumahan dengan mudah.

Bernaldy menjelaskan selama ini masih banyak MBR seperti PNS serta buruh tenaga kerja yang membutuhkan rumah murah agar mereka bisa tinggal di rumah yang layak huni. Pemda juga bisa membantu PNS dengan membeli tanah yang diperuntukkan untuk lokasi perumahan para abdi negara tersebut.

"Kami juga berharap Pemda bisa membebaskan pajak untuk rumah yang mendapat subsidi dari pemerintah sehingga lebih banyak masyarakat yang memiliki rumah dengan harga terjangkau,” ungkap Bernaldy.

Penulis:
Editor: Dian Anditya Mutiara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved