Ahok : Udar Pristono Masih Berstatus PNS

WARTA KOTA, GAMBIR - Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bus transJakarta dan angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, untuk proses hukum yang membelit pria yang akrab disapa Pristono diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

"Kami tunggu aja proses hukumnya. (Status) Tetap pegawai," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Selasa (13/5/2015).

Menurut pria yang biasa disapa Ahok itu, nama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang dikait-kaitkan sebagai penanggung jawab, kata dia, hanya sekadar politisasi saja. Pasalnya, setiap kepala daerah hanya mengetahui pengadaan. Namun, untuk spesifikasi berada di penanggung jawab pengadaan barang.

"Misalnya ada pegawai kamu belanja sesuatu, kamu pesenin beli yang bagus, terus dia curangin kamu beli yang jelek, masa kamu yg ditangkap. Kamu aja marah gara-gara dikibulin. Itu gunanya ada jaksa sebagai penuntut umum kan. Kami laporin kan. Kalau saya yang nyuruh dia beli ya benar. Saya minta standarnya ini ini, dia nggak beli, gimana? Sudah tahu standarnya kok mesti kami yang kena. Sudah ada kuasa pemegang anggaran kami kasih ke mereka (Dishub)," kata Ahok.

Menurut Ahok, kepala daerah tidak mengetahui secara teknis soal bus-bus tersebut. Yang lebih mengerti adalah bagian inspektorat. Oleh sebab itu, dia tidak tahu mau menjawab apa kalau akan menjadi saksi.

Mesin berkarat, kata mantan Bupati Belitung Timur itu karena spesifikasi spek dari bus itu tidak sesuai. Sehingga mutu dari bus tersebut menjadi menurun. "Mungkin masuk, tapi mutunya dikurangin. Mainnya mungkin di situ. Nah jaksa cium itu, mark up. Coba aja dibedah. Makanya sejak itu semua pindah ke merek tiongkok. Bukan mereka tiongkok yg baik, kayak Forton, yang jelas. Ini merek baru yang mungkin masih bersedia menproduksi kw 1 dan Kw 2," kata Ahok.