Kepala Sekolah di Jakarta Dikasih Tugas Tambahan Urus KJP

WARTA KOTA, PALMERAH— Dinas Pendidikan DKI Jakarta ingin mendapat data lebih banyak lagi terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP) selain dari Indonesia Corruption Watch (ICW) saja. Kepala DIsdik DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, dirinya sudah mendapat data dari ICW, bahkan lebih.

"Kami akan ke sana (ICW) menjemput data itu. Karena data itu mahal dan sangat baik untuk perbaikan kita. Bahkan saya juga sudah ke lembaga lain, yakni ke Ombudsman, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk mengetahui laporan-laporan masyarakat, maupun potensi penyelewengan," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/4).

Ia mengatakan, data yang dikumpulkan bukan KJP tapi juga Biaya Operasional Pendidikan (BOP) serta seluruh anggaran di Disdik DKI. Menurutnya, Disdik tidak mungkin melakukan pengawasan dan pengendalian sendiri. "Kita sudah kumpulkan para Kepala Bidang, mulai SD, SMP, SMA SMK agar dibuat system pengendalian faktual, jadi akan ada verifikasi faktual di tingkat sekolah, jadi tidak cukup di ketua RT dan RW," ujarnya.

Menurut Lasro, pihak sekolah adalah yang lebih dekat dengan siswa dan orang tua siswa. Sedangkan Kepala Seksi Kecamatan dan Kelurahan hanya 88 orang untuk mengawasi 3.279 sekolah negeri, ditambah sekolah swasta 7.108 sekolah. "Jadi saya akan mengubah kebijakan, kepala sekolah yang memantau dan memverifikasi KJP, jadi Kepala Sekolah tidak hanya menerima data KJP. Selesai mengajar, urus sekolah, urus KJP," tuturnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data ICW, ditemukan potongan sebesar Rp 50.000-100.000 pada penerima program KJP. Selain itu, penerima KJP sebanyak 19,4 persen tidak tepat sasaran atau sebanyak 13.000 siswa. Selain itu jumlah penerima KJP masih rendah. ICW pun mengungkapkan adanya dugaan tiga partai politik (parpol) turut bermain dalam program KJP tersebut.