Breaking News:

Jokowi Capres

Breaking News: Penggugat Jokowi Bawa Barang Bukti ke PN Jakpus

Tim Advokat Jakarta Baru membawa berbagai alat bukti seperti nota kesepakatan dalam kontrak politik yang ditandatangani Jokowi.

Penulis: | Editor: Suprapto
Wartakotalive.com/Bintang Pradewo
Ade Dwi Kurnia 

WARTA KOTA, PALMERAH— Tim Advokasi Jakarta Baru menggugat  Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2014). Jokowi dinilai ingkar janji karena tidak akan menyelesaikan kepemimpinannya di Jakarta hingga lima tahun ke depan.

Anggota Tim Advokasi Jakarta Baru, Ade Dwi Kurnia, kepada wartawan di PN Jakarta Pusat, mengatakan, Jokowi  melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menyalahi kontrak politik yang ditandatangani oleh mantan Wali Kota Surakarta itu sendiri.

Dengan membawa berbagai alat bukti seperti nota kesepakatan dalam kontrak politik yang ditandatangani Jokowi, tim Advokasi Jakarta Baru melayangkan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

"Janji Jokowi saat itu ada sembilan, tapi di media ada 19. Kita hanya tau 9 janji seperti salah satunya macet, banjir, membangun mal untuk rakyat kecil, dan menyelesaikan program transportasi DKI. Ada yang terealisasi, beberapa tugas yang dianggap sudah excelent seperti penertiban Tanahabang, pembangunan banjir kanal. Sedangkan ada beberapa yang belum selesai, dan kami menuntut itu," kata Ade.

Selanjutnya, menyatakan tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya melanggar azas kepatutan karena mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum selesai masa tugasnya dan sebelum merelasisaskian janji-janji kampanye. Dan, menghukum tergugat untuk terus melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 hingga akhir masa jabatannya.

Selain itu, majelis hakim diminta menghukum tergugat untuk meminta maaf kepada penggugat dengan membuat iklan permohonan maaf di 5 surat kabar, 5 stasiun televisi, 5 stasiun radio dan 5 portal berita. Dalam surat gugatannya para penggugat juga melampirkan surat kontrak politik yang ditandatangani antara lain, pihak I atas nama Joko Widodo (Jokowi) pihak II Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), pihak III Nelly Rosa Yulhiana, pihak IV Lukman Hakim, serta saksi-saksi antara lain, Medio Yulistio, Yudi Syamhudi, serta Sumardjono.

Seperti diberitakan Tim Advokat Jakarta Baru menyampaikan gugatan ke PN Jakarta Pusat hari ini. Jokowi dinilai ingkar janji dan melanggar  Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved