Capres Demokrat: Bisa Dilakukan Cara Lain

WARTA KOTA, PALMERAH-- Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto, menyayangkan adanya penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Panglima TNI 2002-2006 ini mengatakan,  sadap-menyadap tak perlu dilakukan di dalam negeri oleh siapapun, yang memiliki kepentingan apa pun dan demi tujuan apa pun.

"Kalau dia mau tahu tentang sesuatu, kan tak perlu dengan sadap-menyadap. Kan ada cara yang lebih elegan, dibanding dengan cara sadap-menyadap seperti itu," ujarnya kepada Tribunnews.com, usai acara silaturahmi KSAD dengan Purnawirawan TNI AD di Aula A.H. Nasution, Markas Besar AD, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).

Tetapi, kata dia, hal ini menunjukkan bahwa sekarang ini sadap-menyadap sudah menjadi suatu alat atau bagian untuk memenangkan suatu "persaingan". Seperti halnya sebelum ini Australia menyadap para pejabat Indonesia. Kalau hal itu menjadi satu hal yang mengemuka, dia tambahkan, maka setiap orang perlu mempersiapkan diri untuk mengantisiapasinya.

"Tentu setiap orang harus perlu menyiapkan diri agar hal seperti itu tidak bisa berfungsi dengan baik kalau itu dilakukan masing-masing yang menjadi sasaran," jelasnya.

Namun, terkait siapa yang melakukan di rumah dinas Jokowi, Endriartono tak mau berspekulasi maupun menuding siapapun. "Karena baru tahu sekarang ini, saya tidak bisa memprediksi secara akurat. Dan saya tidak berani lalu suudzon kepada seseorang," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menemukan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurut Tjahjo, hal ini merupakan indikasi kuat adanya teror yang mengarah pada partainya dari pihak eksternal.

"Di rumah Jokowi kita operasi ada tiga alat penyadap, di tempat tidur, di ruang tamu, dan di tempat makan. Seakan-akan ada semacam teror," kata Tjahjo, di Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2014).