Jenderal Moeldoko Terlibat Operasi Sajadah Sisir Ahmadiyah

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ferdinand Waskita

Senayan, Wartakotalive.com

Komisi I DPR bidang pertahanan akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada Jenderal TNI Moeldoko sebagai calon Panglima TNI. Hal itu dilakukan setelah DPR pada 15 Juli 2013 menerima surat usulan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sesuai UU TNI NO 34/2004 Moeldoko memenuhi persyaratan sebagai calon Panglima TNI," kata Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin dalam keterangan yang diterima Wartakotalive.com, Rabu (31/7/2013).

Riwayat jabatan Jenderal Bintang Empat itu pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Lemhanas dan Wakasad serta pernah menjadi Panglima  Kodam. Saat ini Moeldoko menjabat sebagai KSAD.

Hasanuddin mengungkapkan kiprah Jenderal Moeldoko sempat mendapat sorotan publik yang cukup tajam. "Saat dia menjabat sebagai Pangdam Siliwangi, saat itu Kodam terlibat dalam "operasi sajadah" yang digelar Gubernur Jabar Akhmad Heryawan  menyisir orang-orang Ahmadiyah di wilayah Jabar," ujar politisi PDIP itu.

Hasanuddin juga memiliki catatan lima tugas penting yang harus diselesaikan Panglima TNI seperti meningkatkan disiplin TNI yang dianggap makin merosot dengan adanya kasus Cebongan dan perkelahian-perkelahian antara TNI dan Polri.

Kemudian meningkatkan profesionalisme dan kesejahtraan prajurit . "Meneruskan reorganisasi TNI melalui program MEF ( minimum essensial force )," katanya.

Ia juga meminta Panglima tetap menjaga netralitas TNI . Serta menyelesaikan perangkat-perangkat lunak TNI sesuai UU TNI no 34/2004 antara lain menuntaskan soal bisnis TNI, peradilan umum untuk militer , hukum disiplin militer , doktrin-doktri TNI yang sesuai dengan teknologi dan HAM dan pembinaan karir.

"Kemungkinan uji kelayakan akan di gelar komisi 1 DPR setelah tanggal 20 Agustus 2013," tuturnya.