Pemerintah Diminta untuk Mengurangi Impor Produk Hortikultura

Palmerah, Wartakotalive.com

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mendesak pemerintah tidak begitu saja memutuskan dan melakukan impor produk hortikultura dalam rangka melindungi kepentingan petani.

Manajer Advokasi dan Jaringan KRKP Said Abdullah di Jakarta, Selasa (2/7/2013), mengatakan, desakan ini dilakukan setelah pemerintah membuka pintu impor untuk 13 produk hortikultura pascakenaikan harga BBM.

Dengan dalih untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meredam dampak kenaikan BBM, ia mengatakan pemerintah lagi-lagi membuka pintu impor untuk 13 produk hortikultura dengan mengeluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk semester II tahun 2013.

Ia mengatakan total impor 13 produk hortikultura tersebut sebanyak 260.064 ton.

Untuk itu KRKP mendesak pemerintah serius mengurus persoalan produksi dan impor pangan ini khususnya hortikultura. Menurut dia, semestinya pemerintah segera menghentikan resep jangka pendek dengan melakukan impor.

Pemerintah, lanjutnya, harus mendukung dan memberikan perlindungan pada petani agar produksi terus meningkat dan secara perlahan impor terus bisa dikurangi.

Pada tahun 2010 impor hortikultura mencapai 1,5 juta ton dengan nilai 1,2 miliar dolar AS meningkat menjadi 2,05 juta ton dan nilainya mencapai 1,6 miliar dolar AS pada tahun 2011. Sementara pada tahun 2012 volume impor menembus angka 2,2 juta ton dengan nilai perdagangan mencapai 1,8 miliar dolar AS.

Naiknya angka impor ini, menurut Said, menyebabkan neraca perdagangan hortikutura Indonesia negatif. Tahun 2010 neraca volume dan nilai perdagangan defisit sebesar 1,1 juta ton dengan nilai 902 juta dolar AS.

Sedangkan pada 2011, defisit neraca volume dan nilai perdagangan hortikultura mencapai 1,6 juta ton dengan nilai mencapai 1,1 miliar dolar AS. Untuk 2012, periode November-Desember saja sudah terjadi defisit 1,7 juta ton dengan neraca nilai perdagangannya sebesar 1,3 miliar dolar AS.