AJI Jakarta Desak Jokowi-Basuki Hapus Anggaran untuk Wartawan

Kalibata, Wartakotalive.com

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, yang dilantik pada Senin 15 Oktober 2012, untuk mewujudkan Pemerintah DKI Jakarta yang bersih.

Melalui pernyataan tertulis, AJI Jakarta juga menyamapkan harapan besar kepada keterpilihan keduanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI selama lima tahun ke depan akan membuat Pemerintah DKI Jakarta lebih transparan, akuntabel, dan bersih. Hal ini terutama dalam mengelola dan membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Ketua AJI Jakarta Umar Idris dan Kepala Divisi Advokasi A Nurhashim yang mendantangani pernyataan itu menyatakan hal yang mendesak dan mudah dilakukan oleh Jokowi-Basuki dalam mewujudkan pemerintah bersih dan anti-korupsi ialah menghapus pos APBD DKI Jakarta untuk para jurnalis.

"Penghapusan pos anggaran untuk jurnalis ini demi menjaga independensi jurnalis dalam memberitakan berbagai hal tentang pemerintah DKI Jakarta. Independensi para jurnalis, termasuk medianya, sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan DKI Jakarta yang bersih dari korupsi dan akuntabel," kata AJI Jakarta menegaskan sikapnya.

Namun AJI Jakarta menyayangkan, penghapusan pos APBD DKI untuk jurnalis tampaknya belum menjadi perhatian Jokowi-Basuki. Pada diskusi yang diselenggarakan oleh AJI Jakarta, 16 September 2012 lalu, Koordinator Bidang Komunikasi & Media Center Tim Kampanye Jokowi-Basuki, Budi Purnomo Karjodihardjo, tidak menjawab tegas soal ini.

"Budi Purnomo mengatakan tidak memiliki kapasitas untuk menjawab soal penghapusan anggaran untuk jurnalis. Akibatnya, sampai saat ini tidak terlalu jelas bagaimana kebijakan Jokowi-Basuki terhadap penghapusan anggaran untuk jurnalis," ujar Umar Idris dalam pernyataan itu. (wip)