Kanal

Pemkot Depok Pakai Pajak Rokok Untuk Bayar Iuran BPJS Penerima Bantuan

Konferensi Pers Penambahan PBI APBD JKN-KIS Kota Depok, di Kantor Walikota Depok (12/9/2018) oleh Sekda Depok Hardiono, Kepala Dinkes Depok Novarita, dan Kepala BPJS Depok Maya Febriyanti Purwandari. - Warta Kota/Budi Sam Law Malau

PEMERINTAH Kota Depok pada 2018 ini mendaftarkan sebanyak 67.934 warga Depok, sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), atau peserta BPJS PBI yang kewajiban iuran bulanannya ditanggung dari APBD Pemkot Depok.

Sebanyak 67.934 warga Kota Depok yang dijadikan peserta BPJS PBI itu dipastikan adalah warga prasejahtera berdasarkan pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2015.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Novarita mengungkapkan, untuk dana pembayaran BPJS PBI sebanyak 67.934 orang ini, Pemkot Depok mengucurkan dana sebesar Rp 4,6 miliar dari APBD.

"Dananya kami ambil dari Pajak Rokok di Depok selama tiga bulan kedepan. Nantinya warga Depok yang terdaftar dalam BPJS PBI ini akan mendapatkan pelayanan di kelas 3," kata Novarita dalam konferensi pers di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (12/9/2018).

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Depok Hardiono menuturkan, meski berdasarkan data 2015, warga yang didaftarkan ini melalui verifikasi yang ketat.

"Kami memastikan mereka yang menerima PBI adalah warga tidak mampu. Kami melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar verifikasi benar benar akurat dan tepat sasaran," kata Hardiono didampingi Kepala BPJS Kesehatan Kota Depok Maya Febriyanti Purwandari dalam konferensi pers di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (12/9/2018).

Ia mengatakan dengan program ini menunjukkan bahwa Pemkot Depok berkomitmen penuh menjalankan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Depok Devie Maryori menuturkan, Dinas Sosial memiliki bank data yang disinkronkan dengan data milik BPJS Kesehatan.

"Berdasar data PPLS Kemensos 2015 ada sekitar 77 ribu warga prasejahtera di Depok. Setelah diverifikasi ulang ada 67.934 warga prasejahtera yang tidak memiliki BPJS dan mereka inilah yang kami usulkan mendapat BPJS PBI. Sementara sisanya ada yang sudah naik status dan mendaftar BPJS mandiri," katanya.

Mereka yang menerima PBI BPJS ini katanya dipastikan adalah warga miskin. Misalnya janda yang memiliki anak yang masih bersekolah. 

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Max Agung Pribadi

Video Detik-detik Harimau Muncul di Pasar hingga Terjebak di Kolong Ruko, Memangsa Kambing dan Ayam

Berita Populer