Kanal

NCW Dorong Pengawas Kepabeanan Bertanggungjawab Langsung Kepada Presiden

Ketua Umum National Corruption Watch (NCW), Syaiful Nazar (ke-dua dari kiri) saat acara diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/2018). - Warta Kota/Hamdi Putra

National Corruption Watch (NCW) mendorong Pemerintah Indonesia agar melakukan efektifitas dan efisiensi dalam mengamankan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bea masuk.

Alasannya, hingga kini masih terdapat banyak kebocoran keuangan negara yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan kepabeanan.

Menurut Ketua Umum NCW, Syaiful Nazar, Undang-undang telah mengamanatkan bahwa LSM merupakan social control bagi segala kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya.

LSM dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

NCW menyoroti beberapa kelemahan dalam pengawasan yang dapat merongrong sumber pemasukan negara dari bea masuk.

Salah satu kelemahan tersebut adalah posisi Inspektorat yang rawan intervensi dari berbagai pihak. Saat ini Inspektorat berada di bawah Kementerian Keuangan.

Dengan posisi itu, sangat memungkinkan terjadinya tumpang tindih antara Inspektorat dengan Kepatuhan Internal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Oleh sebab itu, NCW merekomendasikan agar Inspektorat bertanggungjawab secara langsung kepada presiden untuk meminimalisir intervensi dari berbagai pihak.

"Untuk pengawasan, Inspektorat (dari Kementerian Keuangan) agar di bawah naungan presiden karena tidak efektif kalaulah sejajar yang akan mengambil kebijakan dan yang memberikan sanksi. Tidak mungkin jeruk makan jeruk," ujar Syaiful Nazar dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/2018).

Selain itu, dalam melakukan pengawasan perlu melibatkan institusi lain seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI dan Kejaksaan Agung.

Keterbatasan wewenang Bea Cukai terutama bila terjadi penyelundupan atau pelanggaran di luar wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, membutuhkan kerjasama dengan pihak terkait yang dimaksud.

"Di luar kawasan kepabeanan bea cukai tidak bertanggungjawab. Makanya, harus ada sinergi dengan institusi lain seperti Polisi Air, ada patroli bea cukai, imigrasi dan TNI AL. Kami mendorong dibentuk Pakta Integritas institusi tersebut," tutur Syaiful Nazar.

Selain itu, NCW juga menyoroti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selama ini belum transparan seperti dalam hal pengelolaan barang sitaan yang berasal dari penyelundupan dan jumlah pemasukan negara diperolehnya.

"Barang hasil penyelundupan yang disita kemana? Tidak ada transparansi dari bea cukai. Yang didapat berapa dan yang dimusnahkan berapa serta yang dihibahkan berapa. Berapa devisa yang mengalir ke kas negara? Seharusnya Komisi XI DPR melakukan RDP dengan para stakeholder sekali dalam tiga bulan atau per Triwulan," ucap Syaiful Nazar.

Penulis: Hamdi Putra
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota

Video 3 Wanita dan 1 Pria Digerebek Diduga Gelar Pesta Seks di Samarinda, Pihak Hotel Palsukan Data

Berita Populer