Kanal

Johan Budi Jadi Caleg PDIP, Said Didu Benarkan Pernyataan Fahri Hamzah Soal KPK

Johan Budi di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (11/4/2017). - TRIBUNNEWS/AMRIYONO PRAKOSO

Kondisi tersebut katanya seperti yang terjadi ketika era Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Baca: Kiai Haji Maruf Amin Mulai Serang SBY Dengan Gaya Berlagak Pilon

Baca: SBY Sudah Sejak Lama Prediksi soal Pelemahan Ekonomi Rezim Presiden Jokowi

Baca: Hari Ini SBY Ulang Tahun ke-69, Ani Yudhoyono: Aku Selalu Mencintaimu

Fahri Hamzah yang vokal menentang sejumlah kebijakan KPK justru membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partainya bernaung anjlok mendulang suara.

"Salah satu sebab elektabilitas PKS merosot Era SBY, karena FH sering mengkritik KPK, dan masyarakatnya waktu itu sudah terbius akut media yg melakukan praktik pemujaan thd KPK, akhirnya tak terkontrol lagi. Benar begitu? Jika ya, pers bkn lagi media edukasi, tapi propaganda. #ask," tulis @reganfarma.

"Bung FH, sebetulnya sudah betul, cuma tdk mendeliver mukadimahnya secara tepat. Mungkin emosi, tapi intinya secara konstitusi sebetulnya tdk boleh ada lembaga untouchable macam KPK, cuma warga kita terbiasa dgn figure citra," tambahnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah meminta kepada Jokowi-sapaan Joko Widodo; membubarkan KPK dan meleburnya dengan lembaga Hak Asasi Manusia (HAM).

Langkah pembubaran KPK katanya untuk membebaskan Indonesia dari jeratan krisis ekonomi, terlebih Indonesia yang kini disebut dunia tengah dilanda darurat korupsi.

Apabila Jokowi tidak segera mengambil tindakan dan merubah keadaan, Fahri Hamzah menyebut Jokowi telah gagal memimpin Indonesia ke arah perubahan.

"Bapak presiden @jokowi tidak boleh terlalu lama membiarkan negara dalam keadaan 'darurat korupsi' seperti tuduhan selama ini. Karena kalau ia, maka artinya presiden gagal memberantas korupsi. Presiden akan ditagih rakyat. Maka sekarang ambillah keputusan yang radikal," tulis Fahri Hamzah.

Hal tersebut merujuk kepada aksi penyidik KPK yang menetapkan status tersangka massal terhadap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Sebanyak 41 orang anggota dewan ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus dugaan suap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2015.

Halaman
123
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota

Jelang Pernikahan Mantan, Pria di Kalimantan Tengah Mengamuk Bunuh Bibi dan Ibu Kandungnya

Berita Populer