Kanal

Diperiksa Pertama Kali Sebagai Tersangka, Mantan Sekda Depok Didampingi Enam Pengacara

Harry Prihanto - depok.go.id

SESUAI janjinya, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto, tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, akhirnya memenuhi panggilan penyidik, Rabu (12/9/2018).

Harry Prihanto mendatangi Mapolresta Depok sekitar pukul 08.30, didampingi enam orang anggota tim kuasa hukumnya.

Kedatangan Harry Prihanto bersama tim kuasa hukumnya pada Rabu pagi, cukup tiba-tiba. Mereka langsung masuk ke ruang pemeriksaan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Depok.

Baca: Bakal Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Jalan Nangka, Mantan Sekda Depok Siap Ditahan

Di sana Harry Prihanto menjalani pemeriksaan penyidik. Kedatangan Harry Prihanto ke Mapolresta Depok dan langsung diperiksa penyidik, dibenarkan kuasa hukumnya, Ahmar Ihsan Rangkuti, melalui pesan aplikasi smartphone.

"Benar kami sudah di dalam, dan Pak Harry langsung diperiksa penyidik," katanya.

Sampai pukul 12.17, Harry Prihanto dan tim kuasa hukumnya masih berada di ruang Unit Tipikor Polresta Depok.

Baca: Mantan Sekda Depok Bakal Ajukan Penangguhan Penahanan Jika Hari Ini Ditahan

Kanit Tipikor Polresta Depok AKP Bambang membenarkan masih berlangsungnya pemeriksaan Harry Prihanto sampai Rabu siang.

"Ya, nanti Kapolres yang menyampaikan," ujarnya.

Pantauan Warta Kota, Rabu siang sejumlah pewarta masih berjaga dan menunggu Harry Prihanto serta tim kuasa hukumnya keluar dari ruang Satreskrim Polresta Depok.

Baca: Ustaz Abdul Somad: Suara Terbanyak Suara Tuhan, Tidak Boleh Ada Anak Bangsa yang Golput

Sebelumya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Depok menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Kota Depok Harry Prihanto Prihanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, sejak 20 Agustus 2018 lalu.

Ditaksir ada kerugian negara mencapai Rp 10,7 miliar dalam kasus ini. Dalam kasus ini penyiidik menduga ada dobel anggaran dalam pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka.

Pemkot Depok menganggarkan dana APBD Rp 10,7 miliar, untuk pembebasan lahan warga guna pelebaran Jalan Nangka. Diduga penganggaran dana ini fiktif, karena lahan warga sudah dibebaskan pengembang yang akan membangun apartemen di sana, hal itu sebagai syarat perizinan untuk adanya apartemen di sana.

Sehingga, anggaran dari APBD Depok tersebut diduga dikorupsi Wali Kota dan Sekda Depok yang menjabat saat itu. (*)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota

Benarkah Mie Ayam Tugu Lilin Pajang Solo Pakai Pesugihan Pocong? Yuk Mampir ke Warungnya

Berita Populer