Kanal

Bakal Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Jalan Nangka, Mantan Sekda Depok Siap Ditahan

Kuasa hukum mantan sekda depok harry prihanto, tersangka korupsi proyek jakan nangka, datangi mapolresta depok, minta penundaan pemeriksaan kliennya, Rabu (5/9/2018). - WARTA KOTA/BUDI SAM LAW MALAU

"Beliau sempat sampaikan bahwa terkait pelaksanaan anggaran proyek Jalan Nangka tersebut di tahun 2015, sebenarnya sudah clear dan jelas sekali, sehingga tidak ada masalah dan persoalan apapun," tutur Ihsan.

Kata Ihsan, Harry Prihanto mengaku tak tahu apa alasan penyidik memposisikan proyek pelebaran Jalan Nangka ini, sehingga kepolisian menilai adanya dugaan korupsi yang dilakukan Harry Prihanto sebagai Sekda Depok saat itu.

Baca: Ketua GP Ansor Sebut #2019GantiPresiden Gerakan Banci dan Siap Menggebuk, Ini Respons Ahmad Dhani

"Jadi posisi kasus ini oleh kepolisian seperti apa sesungguhnya, dan kenapa bisa mengarah ke Pak Harry Prihanto, kita tidak tahu," ucapnya.

Yang jelas, kata Ihsan, Harry Prihanto menilai ada keanehan dan kejanggalan dengan penetapan status tersangkanya.

"Keanehan yang dirasakan beliau adalah di proyek ini kan belum ada pelaksananya. Seharusnya dalam proyek tersebut, harus ada pelaksananya, dan pelaksana mesti diperiksa polisi. Di sini anehnya menurut beliau, sebab belum ada pelaksananya sudah ada tersangkanya. Jadi seakan langsung loncat ke beliau," beber Ihsan.

Baca: Jokowi dan Prabowo Pelukan, Ahmad Dhani Malah Minta Presiden Cuti Saat Kampanye

Mengenai keterangan polisi yang menyebutkan bahwa ada dobel anggaran untuk pembebasan lahan dalam pelebaran Jalan Nangka dan dinilai sebagai modus utama korupsi, Ihsan berpendapat hal itu adalah kewenangan penyidik.

"Tapi Pak Harry Prihanto memastikan tidak ada dobel anggaran atau tumpang tindih anggaran, yang menurut penyidik dari swasta dan Pemkot Depok," tegas Ihsan.

Sebelumya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Depok menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Kota Depok Harry Prihanto Prihanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, sejak 20 Agustus 2018 lalu.

Baca: Eni Maulani Saragih Kembalikan Rp 500 Juta, KPK Imbau yang Lain Juga Ikut

Ditaksir ada kerugian negara mencapai Rp 10,7 miliar dalam kasus ini. Dalam kasus ini penyiidik menduga ada dobel anggaran dalam pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka.

Pemkot Depok menganggarkan dana APBD Rp 10,7 miliar, untuk pembebasan lahan warga guna pelebaran Jalan Nangka. Diduga penganggaran dana ini fiktif, karena lahan warga sudah dibebaskan pengembang yang akan membangun apartemen di sana, hal itu sebagai syarat perizinan untuk adanya apartemen di sana.

Sehingga, anggaran dari APBD Depok tersebut diduga dikorupsi Wali Kota dan Sekda Depok yang menjabat saat itu. (*)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota

Haringga Sirla Tewas Dikeroyok, Bermula dari KTP Korban Dirazia Sejumlah Suporter Persib Bandung

Berita Populer