Kanal

Bikin SIM di Depok, Petugas Akan Arahkan Pemohon ke Calo

Ilustrasi calo SIM - Tribunnews.com

PRAKTEK percaloan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) baik SIM A (mobil) atau SIM C (motor) secara terang-terangan terjadi di Satuan Penyelenggara Adminis‎trasi (Satpas) SIM Polresta Depok, di Pasar Segar, di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok.

Keberadaan para calo di sana disinyalir dilindungi petugas polisi. Bahkan warga yang hendak membikin SIM, akan diarahkan petugas ke para calo.

Hal itu dikatakan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho kepada Warta Kota, Jumat (7/9/2018).

Temuan itu kata Teguh berdasar rapid assesement (RA) berupa investigasi dan prakarsa sendiri yang dilakukan Ombudsman pada April sampai Mei 2018, serta termasuk dalam perintah Presiden untuk perbaikan layanan publik.

"Temuan kami, untuk pembuatan SIM di Satpas Pasar Segar, Depok, petugas akan mengarahkan masyarakat yang memohon pembuatan SIM ke para calo," kata dia.

Karenanya menurut Teguh, diduga kuat ada kerjasama antara petugas dan para calo.

Dalam investigasinya tim Ombudsman kata dia menyamar sebagai pemohon pembuat SIM.

"Sebelum tim Ombudsman masuk ke ruang pelayanan Satpas SIM, tim bertemu dengan petugas yang berada di depan ruang pelayanan untuk menanyakan persyaratan pembuatan SIM baru. Namun di dekat petugas datang calo yang menawarkan pembuatan SIM baru atau perpanjangan," kata Teguh..

Saat itu kata dia, timnya menanyakan ke petugas terkait benar tidaknya bahwa dapat membuat SIM melalui calo."Saat tim menanyakan, petugas malah mengarahkan kami untuk membuat SIM atau perpanjangan melalui calo tersebut," kata Teguh.

Dari keterangan sang calo kata Teguh, biaya yang dikenakan jauh lebih mahal jika dibandingkan mengurus sesuai prosedur. Biayanya sekitar 5 kali lipat jika mengurus sesuai prosedur, dimana pembuatan SIM melalui calo di Pasar Segar, Depok, mulai dari Rp 600 Ribu sampai Rp 850 Ribu.

Praktek percaloan kata dia juga ditemukan nyaris serupa dengan modus berbeda di Polres Jakarta Utara, Polres Bekasi Kota dan Polres Tangerang Kota.

Dari temuan itu kata Teguh pihaknya sudah menyampaikan beberapa saran perbaikan ke polisi.

Diantaranya mendorong penguatan pengawas internal melakui program pengawasan yang berkelanjutan dan terbuka. "Lalu meninjau ulang sistem pelayanan yang berpotensi maladministrasi terutama penyelenggaraan uji SIM dan penentuan kelulusan pesertanya. Ombudsman juga meminta petugas melakukan sterilisasi pada area pelayanan dan kawasan luar Satpas dengan melibatkan pengawas internal dan Propam Polri," kata dia.

Menururnya pengawasan bisa melibatkan pula lembaga eksternal seperti Ombudsman dan Kompolnas.

Kasat Lantas Polresta Depok Kompol Sutomo saat dikonfirmasi Warta Kota, mengenai hal ini, enggan memberi keterangan lebih jauh. Sebab hal ini katanya sudah diatasi pihak diatasnya. "Dinda, mohon maaf sekali ya," kata Sutomo singkat.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota

Video Detik-detik King Kobra Ditangkap Kurir JNE di Perumahan, Warga Mengaku Lihat Ada 6 Ekor Ular

Berita Populer