Kanal

Bawaslu DKI Benarkan Eks Wali Kota Jakarta Barat Ikut Pemilihan Umum Legislatif

Anas Efendi (tengah). - Warta Kota

KETUA Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Anwar Puadi telah membenarkan bila eks Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), untuk bisa mengikuti pemilihan umum legislatif pada 17 April 2018.

"Sesuai catatan yang masuk, dia (Anas) sudah dicalonkan nomor urut satu oleh PKB untuk di wilayah Jakarta Barat," ujar Puadi, pada Selasa (24/7/2018).

Sementara itu, Anggota KPU DKI, Sunardi, juga turut membenarkan hal itu.

"Untuk sementara benar. Karena verifikasi dari Parpol (dalam hal ini PKB) masih sampai pada tanggal 31 Juli. Jadi terserah Parpol-nya yang bersangkutan. Mau ubah daftar calonnya, atau tidak. Itu hak Parpol masing masing," tuturnya.

Diduga pelanggaran

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Budihastuti menyebutkan bila mantan Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi, saat ini belum mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun, Anas diketahui sudah diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusungnya ke pemilihan umum legislatif pada 17 April 2018 di Daerah Pilihan (Dapil) 10 Kota Jakarta Barat bernomor urut satu.

"Sampai saat ini saya belum dengar kabarnya ya (Surat pengunduran diri Anas dari PNS). Ya kalau memang ketentuannya harus ada bukti surat pengunduran diri, semestinya mundur ya dan kami tak akan mempersulitnya," terangnya pada Selasa (24/7/2018).

Sementara itu, Anwar Puadi yang selaku Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, mengungkapkan terkait hal informasi tentang pencalonan Anas ke ranah legislatif ini sudah sampai ke pihaknya.

Tetapi, ia menduga adanya pelanggaran

"Indikasinya itu ada pelanggaran lantaran yang bersangkutan terindikasi belum lepas dari PNS ya," ucapnya.

Tak hanya pencalonan Anas, Bawaslu DKI pun memantau pihak dari Komisi Pemilhan Umum (KPU).

"Apabila pada akhirnya KPU menyetujui namun Anas, tetapi tak melampirkan pensiunnya dari PNS, maka kami pun ada hak pidanakan kasus ini. Yang jelas kami masih menyelidikinya. Kita tunggu sampai DPT (Daftar Pemilih Tetap) itu muncul," katanya. (BAS)

Penulis: Panji Baskhara Ramadhan
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota

VIDEO John Kei, Sosok Pembunuh Sadis Penghuni Sel Khusus Nusakambangan yang Kini Bertobat

Berita Populer