Kanal

Pemeriksaan Badan di Bandara : Kewenangan vs Etika

Paket biawak dan ular langka usai pemeriksaan di Kantor Pos Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa, sempat menggegerkan para pegawai di sana. - WARTA KOTA/ANDIKA PANDUWINATA

PALMERAH, WARTA KOTA- Proses pemeriksaan badan, seperti di bandar udara yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kerap mendapat keluhan dari masyarakat. Tak tanggung-tanggung keluhan itu mudah dan cepat menyebar di media sosial alias "viral".

Pemeriksaan itu memang harus dilakukan pemeriksaan badan bagi siapa saja yang masuk dan keluar kota atau luar negeri. Tujuannya jelas untuk mengamankan adanya benda-benda ilegal, seperti narkotika dan obat-obatan terlarang.

Perlu kita pahami bersama bahwa kewenangan pemeriksaan badan itu tercantum dalam Undang-undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam pasal 92 ayat 1 huruf a yang berbunyi :

"Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan undang-undang ini atau perundang-undangan lain tentang larangan atau pembatasan impor atau ekspor barang, pejabat bea dan cukai berwenang memeriksa badan setiap orang yang berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam daerah pabean (Indonesia)"

Dengan ketentuan pemilihan objek pemeriksaan dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko, profiling penumpang dari intelejen internal bea cukai.

Kemudian kegiatan pemeriksaan badan dilakukan di tempat tertutup oleh petugas yang berjenis kelamin sama dengan terperiksa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan badan.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan pemeriksaan badan telah memasuki wilayah hak privasi seseorang yang tidak jarang menimbulkan ketidaknyamanan bagi terperiksa.

Hal ini dapat dimengerti karena objek pemeriksaan ialah anggota tubuh terperiksa bahkan harus melepas seluruh pakaian jika ada kecurigaan petugas yang mengarah bahwa seseorang menyembunyikan barang terlarang, misalnya di pakaian dalam, atau di dalam perut dengan cara ditelan (swallowing), dan sebagainya sebagaimana modus yang sering digunakan oleh para penyelundup narkoba.
                                                                                            ***
Manuel G Velasquez dalam bukunya "Business Ethics: Concepts and Cases" mengemukakan beberapa tolok ukur untuk menilai suatu perbuatan etis atau tidak etis berdasarkan prinsip utilitarianisma, hak dan kewajiban serta keadilan.

Prinsip utilitarianisma menyatakan bahwa suatu alternatif tindakan dapat dibenarkan secara etis jika nilai utilitasnya memiliki nilai terbesar dibandingkan dengan alternatif-alternatif tindakan lainnya.

Dalam kasus pemeriksaan badan, alternatif tindakan pertama adalah : Orang yang akan diperiksa dipilih berdasarkan manajemen risiko, profiling penumpang dan analisis intelejen internal seseorang berisiko membawa barang terlarang narkoba kemudian dilakukan tanya-jawab.

Jika hasil awal kecurigaan petugas semakin kuat, terperiksa diajak ke suatu tempat khusus yang tertutup, diberi penjelasan soal pemeriksaan, dan petugas pemeriksa berjenis kelamin sama dengan terperiksa.

Alternatif kedua : Orang yang mau masuk dari luar negeri dibiarkan begitu saja tanpa ada filter dan pemeriksaan untuk mejamin hak privasi seseorang dengan mengabaikan risiko. Misalnya, risiko bahaya narkoba.

Berdasarkan dua pilihan alternatif tersebut, alternatif pertama memberikan nilai utilitas yang jauh lebih besar daripada alternatif kedua meskipun harus mengorbankan kepentingan privasi seseorang terperiksa yang terbukti tidak bersalah membawa narkoba.

Jadi, menurut pendapat prinsip utilitarianisma pemeriksaan badan oleh petugas bea cukai benar menurut sudut pandang etika.

Namun demikian, bagi terperiksa yang terbukti tidak bersalah telah mengalami pelanggaran hak privasi yang dibenarkan secara etika.

Terperiksa berhak atas keadilan kompensatif sehingga untuk memulihkan haknya sudah sepantasnya bahkan wajib hukumnya secara etika bagi petugas untuk menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami.

Serta ucapan terima kasih atas kerja sama yang diberikan selama proses pemeriksaan.

Permohonan maaf di sini konteksnya bukan karena petugas melakukan kesalahan tetapi lebih kepada perbuatan yang telah melanggar hak privasi yang dibenarkan secara etika dan peraturan perundang-undangan.

Komunikasi yang baik, sikap yang sopan, perkataan yang santun dari petugas Bea dan Cukai akan menjadi jembatan untuk mempertemukan antara kepentingan tugas mengamankan dan hak privasi terperiksa.

Jika ini dilakukan dengan baik, tentu tidak timbul kekecewaan dari terperiksa yang kemudian keluhannya disampaikan secara luas melalui media. Buntutnya, keluahan itu berdampak negatif bagi citra bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sedang terus memperbaiki diri sesuai dengan tagline-nya "Bea Cukai Harus Makin Baik".

Paroji
Mahasiswa Magister Akuntansi
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Editor: Tri Broto

Jadi Pocong Pakai Mukena Nenek untuk Takuti Warga, 2 Remaja di Depok Dihukum Tidur di Kuburan

Berita Populer