Kanal

Pajak sebagai Jaminan Ekonomi Negara

Hari terakhir periode I pengajuan tax amnesty di KPP Pratama Menteng Dua, Jumat (30/9/2016), dibanjiri warga. Naiknya jumlah tarif dana tebusan sebesar 1 persen esok hari membuat mereka rela mengantri sejak jam 04.00. - Rangga Baskoro

Kedua, prinsip utilitarianisme menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar jika tindakan tersebut menghasilkan jumlah manfaat yang paling besar bagi semua orangdi masa yang akan datang.

Membayar pajak dipandang sebagai upaya membangun Indonesia yang sejahtera. Uang pajak digunakan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas umum dan infrastruktur.
                                                                                                      ***
Berdasarkan data APBN 2017, jumlah dana yang dialokasikan untuk anggaran infrastruktur ini sejumlah Rp387 triliun. Jumlah ini meningkat 18,6 persen dibandingkan tahun lalu. Sasarannya adalah untuk pembangunan 836 kilometer jalan, 10.198 meter jembatan, 13 bandara baru/lanjutan, 61 lokasi pelabuhan laut, 710 km'sp jalur kereta api, dan 3 lokasi terminal penumpang.

Ketiga, membayar pajakmenjamin pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak positif warga negara Indonesia dalam mendapatkan kehidupan yang layak melalui penyediaan infrastruktur yang baik, penyediaan pendidikan yang berkualitas, dan penyediaan kesehatan. Berdasarkan data APBN 2017, jumlah dana yang dialokasikan untuk pendidikan sejumlah Rp416,1 triliun.

Difokuskan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan seperti membangun/rehabilitasi sekolah, tunjangan guru, kartu Indonesia pintar, bantuan bidikmisi, dan bantuan opersional sekolah.

Sementara itu, jumlah dana yang dialokasikan untuk pendidikan sejumlah Rp104 triliun dengan peruntukan memperkuat upaya promotif dan preventif serta meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan seperti imunisasi, penerima bantuan iuran, biaya operasional puskesmas dan rumah sakit, biaya operasional keluarga berencana.

Dari perspektif keadilan, membayar pajak merupakan bentuk keadilan distributif. Melalui uang pajak, pemerintah dapat membangun dan memperkuat desa melalui transfer ke daerah dan dana desa.

Berdasarkan data APBN 2017, jumlah transfer ke daerah dan dana desa sejumlah Rp764,9 triliun. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di desa seperti jembatan, irigasi dan jalan.

Adanya dana desa diharapkan mampu mengatasi kesenjangan ekonomi melalui peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu, jumlah dana yang dialokasikan untuk program pengelolaan subsidi untuk masyarakat miskin sebesar Rp160,1 triliun.

Melihat begitu banyaknya manfaat sosial yang dihasilkan dari membayar pajak, urgensinya dalam merealisasikan program-program pemerintah, juga didukung reformasi Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan perbaikan layanan dan kemudahan akses membayar pajak di era sekarang ini, masihkah Wajib Pajak menahan diri untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak?

Faisal Husin
Mahasiswa Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gajah Mada

Editor: Tri Broto

Terekam Kamera Sosok Pria yang Diduga Selingkuhan Angel Lelga, Digerebek Vicky Berduaan di Kamar

Berita Populer