Kanal

Kuasa Hukum: Penangkapan Novel Bukan untuk Penegakan Hukum

Kuasa hukum Novel Baswedan mengajukan sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (4/5). - Warta Kota/Bintang Pradewo

WARTA KOTA, PALMERAH - Kuasa hukum Novel Baswedan yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti-Kriminalisasi mengajukan praperadilan atas penangkapan dan penahanan yang dilakukan Kepolisian RI pada 1 Mei 2015 terhadap Novel Baswedan.

Mereka menilai, berdasarkan sejumlah fakta yang mereka dapatkan, aksi penangkapan itu bukan bertujuan untuk penegakan hukum .

Demikian siaran pers Tim Advokasi Anti-Kriminalisasi (Taktis) yang disampaikan oleh Muji Kartika Rahayu dan Asfinawati dan dikeluarkan di Jakarta pada Senin (4/5/2015).

Novel Baswedan adalah mantan polisi yang kini menjadi petugas penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Taktis menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Novel Baswedan didasarkan pada kasus yang disangkakan kepada Novel atas nama korban Mulya Johani alias Aan dengan sangkaan Pasal 351 ayat (1) dan (3). Namun yang dijadikan dasar penangkapan justru Surat Perintah Penyidikan lain yang memuat pasal yang berbeda yaitu Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 442 Jo. Pasal 52 KUHP.

Dijelaskan lebih lanjut, dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan dan penahanan salah satunya adalah Surat Perintah Kabareskrim No. Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015. Hal ini dinilai tidak lazim karena dasar menangkap-menahan adalah Surat Perintah Penyidikan.

"Kabareskrim bukan bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan. Hal ini menunjukkan Kabareskrim telah melakukan intervensi terhadap independensi penyidik terkait kebijakan penyidikan yaitu penangkapan dan penahanan," tegas Taktis.

Menurut Taktis, terdapat serangkaian pernyataan kebohongan dari Mabes Polri kepada publik yang menutup-nutupi fakta sebenarnya terkait penangkapan dan penahanan Novel.

Hal ini mereka nilai sangat bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyidikan.

Perbedaan antara perintah Presiden dan pernyataan Kapolri tentang tidak adanya penahanan dengan fakta penahanan Novel dinilai Taktis sebagai tidak adanya koordinasi antara Kapolri dengan Kabareskrim.

Bahkan Taktis menilai, Kabareskrim telah melawan perintah Kapolri dan Presiden dan Direktur Tindak Pidana Umum yang membawahi penyidik lebih mendengarkan perintah Kabareskrim dibandingkan Kapolri dan Presiden.

Penulis: Willy Pramudya
Editor: Dian Anditya Mutiara

Inilah Sosok Ibu Angkat yang Tega Siksa dan Sekap 3 Anaknya Bersama Ular dan Anjing di Makassar

Berita Populer