Pilpres 2019

MUI Kota Bekasi Imbau Masyarakat Tolak People Power

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi memberikan imbauan kepada masyarakat pasca-pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Rabu, 17 April 2019.

MUI Kota Bekasi Imbau Masyarakat Tolak People Power
Warta Kota/Muhammad Azzam
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi menggelar pertemuan bersama tokoh agama, ulama maupun para pimpinan ormas islam di Masjid Agung Al Barkah Bekasi, Jalan Raya Veteran, Margajaya, Kota Bekasi, pada Jumat (17/5/2019). 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi memberikan imbauan kepada masyarakat setempat pasca pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Rabu, 17 April lalu.

IMBAUAN itu disampaikan oleh pengurus MUI di Masjid Agung Al Barkah, Jalan Veteran, Kecamatan Bekasi Selatan pada Jumat (17/5) pagi.

Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi, KH. Sukandar Ghazali mengatakan, ada lima poin yang disampaikan oleh lembaganya kepada masyarakat.

Pertama, mengimbau kempada segenap kaum muslimin dan masyarakat Kota Bekasi untuk tetap menjaga Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Basyariyah, Ukhuwah Wathoniyah, kemananan dan kondusifitas Kota Bekasi di tengah perbedaan pandangan pasca pelaksanaan Pemilu 2019.

Kedua, mengimbau untuk tetap bersabar menunggu hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu yang akan dibacakan pada 22 Mei 2019 mendatang dengan berlandaskan kejujuran, keadilan, transparan dan konstitusional.

 Surat Wasiat Prabowo Berbau Kematian

 Beredar Surat Polisi Panggil Ani Hasibuan Dokter Bongkar Kematian Anggota KPPS, Dikomen Pimpinan DPR

 Ini Penyebab Utama Gaji Ke-13 dan THR PNS/TNI/Polri Batal Dibayar Tanggal 24 Mei, Cek Tanda Merah

 Andi Arief Minta Anies Baswedan Tiru AHY, Jangan Malah Diam dan Main Aman

"Ketiga, mengedepankan Akhlakul Karimah dan Qolbun Salim dalam menyelesaikan perbedaan perselisihan melalui mekanisme jalur hukum yang benar dan konstitusional," kata Sukandar saat membacakan imbauannya pada Jumat (17/5/2019).

Keempat, diimbau agar masyarakat tetap sungguh-sungguh menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tidak melakukan people power yang inkonstitusional dan gerakan apapun yang mengarah pada perbuatan makar, kerusuhan, kekacauan dan disintegrasi bangsa.

Kelima, poin terakhir, dalam menyampaikan pendapatan di hadapan umum, pikiran dan pandangan untuk kemajuan bangsa dan negara serta kemaslahatan umat kepada pihak yang berwenang, hendaknya dengan ekspreasi yang penuh etika.

"Kami juga imbau penyampaian itu dilakukan dengan akhlakul karimah dan konstitusional sesuai dengan UU yang berlaku di Negara Demokrasi Indonesia," ujar Sukandar. (faf)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved