Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani Sikapi Waketum Gerindra Arief Poyuono Tolak Bayar Pajak

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/5/2019), Waketum Gerindra Arief Poyuono mengajak pendukung Prabowo-Sandiaga untuk menolak membayar pajak kepada pemerintah.

SEBAB, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap tidak sah.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak khawatir dengan ancaman dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyouno yang menolak bayar pajak karena merasa hasil perhitungan suara di Pilpres 2019 ada kecurangan.

Alasannya, wanita yang akrab disapa Ani ini merasa banyak politisi lain yang tak setuju dengan seruan Arif itu.

“Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

• Surat Wasiat Prabowo Berbau Kematian

• Beredar Surat Polisi Panggil Ani Hasibuan Dokter Bongkar Kematian Anggota KPPS, Dikomen Pimpinan DPR

• Ini Penyebab Utama Gaji Ke-13 dan THR PNS/TNI/Polri Batal Dibayar Tanggal 24 Mei, Cek Tanda Merah

• Andi Arief Minta Anies Baswedan Tiru AHY, Jangan Malah Diam dan Main Aman

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, kewajiban membayar pajak telah diatur dalam undang-undang.

Menurut dia, warga negara yang baik harus mentaati peraturan untuk memajukan bangsanya.

“Boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan," kata dia.

Sri Mulyani menyampaikan, pendapatan negara dari pajak bisa digunakan untuk banyak hal.

“Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga dapat dari APBN jangan lupa. Karena mereka mendapat per kepala, jadi kalau ngga mau bayar pajak ya masak negaranya ngga jalan," ucap bendahara negara itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta agar pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mengakui hasil Pilpres 2019.

Pendukung Prabowo-Sandiaga, kata Arief, juga tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Menurut Arief, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga.

Pertama, dengan menolak membayar pajak kepada pemerintah.

• Terkejut Dituduh Perekam Video Penggal Kepala Presiden, Guru Ini Khawatir Jadi Sasaran Kemarahan

• Polisi: Sugeng Terbukti Bukan Pembunuh, Tapi Pelaku Mutilasi Mayat Wanita di Pasar Besar Kota Malang

• Klaim Kemenangan Prabowo 54 Persen Dinilai Janggal, Ini Daftar Keanehannya & Penjelasan Lengkap

• Kondisi Ani Yudhoyono Berangsur Pulih, Dokter Sudah Bolehkan Keluar dari Ruang Perawatan

Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.