Pemilu 2019

Ini Alasan Utama Sejumlah Kalangan Tolak Ajakan Gerakan 'People Power'

Ajakan people power mendapat penolakan dari berbagai kalangan. MUI Pandeglang dan Lebak tolak ajakan pengerahan people power.

Ini Alasan Utama Sejumlah Kalangan Tolak Ajakan Gerakan 'People Power'
Antara/Kusnandar/Agha Yuninda Maulana/Gracia Simanjuntak
Puluhan ulama di Nusa Tenggara Barat gelar silaturahmi untuk mempersatukan umat sekaligus menghapus stigma buruk dari perbedaan arah dukungan jelang pengumuman resmi hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum. Para ulama ini bahkan berikrar untuk mendukung hasil keputusan KPU serta menolak people power dan isu makar. 

Ajakan people power mendapat penolakan dari berbagai kalangan. MUI Pandeglang dan Lebak tolak ajakan pengerahan people power.

MUI Lebak, MUI Pandeglang, ulama NTB, Forum Ormas Jabar, Pondok Pesantren di Indramayu hingga sejumlah tokoh masyarakat di Tegal, Jawa Tengah ramai-ramai menolak ajakan people power.

Mereka menolak ajakan people power, dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Salah satunya, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamdeglang serta Lebak, Banten.

MUI Kabupaten Pamdeglang dan MUI Lebak, Banten menolak ajakan pengerahan people power saat penetapan hasil Pemilu 2019, karena dinilai akan memecah belah sesama bangsa Indonesia.

 Surat Wasiat Prabowo Berbau Kematian

 Beredar Surat Polisi Panggil Ani Hasibuan Dokter Bongkar Kematian Anggota KPPS, Dikomen Pimpinan DPR

 Ini Penyebab Utama Gaji Ke-13 dan THR PNS/TNI/Polri Batal Dibayar Tanggal 24 Mei, Cek Tanda Merah

"Masyarakat jangan terprovokasi oleh ajakan yang sekiranya memecah belah umat, apalagi ini bulan Ramadhan," tutur Ketua MUI Kabupaten Pandeglang KH Tubagus Hamdi Ma'ani kepada wartawan di Pandeglang, Banten, Kamis (16/5/2019) malam.

Menurut Hamdi Ma'ani, people power yang sesungguhnya telah dilakukan pada saat pemungutan suara pada 17 April 2019, dan kini masyarakat harus legawa apa pun hasil dari pesta demokrasi itu.

Setelah pemilu terlaksana, apabila terdapat sengketa semestinya menggunakan jalur konstitusional.

Selain itu, menurut dia, kini saatnya masyarakat kembali membangun persatuan bangsa.

"Kemarin kita menyuarakan 01 atau 02, maka setelah pemilu kita berpikir dewasa lebih baik satukan jadi tiga, kita ambil sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia," tambah Hamdi.

Halaman
1234
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved