Sebelum Mendaftarkan Anak ke SMP dan SMA di Depok Lewat Jalur SKTM Perhatikan Sejumlah Hal Ini

Surat SKTM pernyataan tidak mampu itu juga wajib memenuhi 16 kategori yang ditetapkan Dinas Sosial Kota Depok.

Sebelum Mendaftarkan Anak ke SMP dan SMA di Depok Lewat Jalur SKTM Perhatikan Sejumlah Hal Ini
Warta Kota/Feryanto Hadi
Suasana PPDB yang selalu ramai dan diwarnai kekisruhan. 

Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun ajaran 2019/2020 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Depok, terdapat perubahan dalam penerimaan siswa jalur miskin atau tidak mampu.

Mulyadi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Depok, menjelaskan, siswa miskin yang hendak mendaftar ke SMP tak lagi menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW, melainkan surat pernyataan tak mampu dari SD asal.

Surat SKTM pernyataan tidak mampu itu juga wajib memenuhi 16 kategori yang ditetapkan Dinas Sosial Kota Depok.

Mulyadi mengatakan, surat pernyataan tidak mampu dibuat oleh orang tua calon siswa, lalu diajukan ke sekolah asal. Setelah itu sekolah survei ke rumah siswa untuk mencocokkan dengan kategori yang dibuat oleh Dinas Sosial.

Kemudian setelah disurvei, surat yang dibuat oleh orang tua siswa harus diketahui oleh RT/RW setempat.

Guna memastikan keabsahan dari surat tersebut, orangtua siswa harus membuat surat pertanggungjawaban mutlak diatas materai 6.000. Setelah itu baru sekolah asal mengeluarkan surat pernyataan dari kepala sekolah, membenarkan siswanya termasuk kategori tidak mampu.

"SKTM diganti dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh sekolah asal, agar tidak ada calon siswa yang menyalahgunakan surat tersebut," ujar Mulyadi di Balai Kota Depok, Kamis (16/5/2019).

Mulyadi menerangkan, selain jalur siswa tidak mampu, terdapat lima jalur lain pada PPDB 2019-2020. Antara lain jalur inklusi, luar kota, PTK, prestasi lokal, dan zonasi regular. Masih sama seperti tahun sebelumnya, zonasi merupakan penilaian utama dalam keenam jalur tersebut.

Rinciannya, jalur siswa tidak mampu memiliki kuota 20 persen, jalur inklusi 5 persen, jalur luar kota 3 persen, jalur anak guru (PTK) 5 persen, jalur prestasi lokal sebesar 7 persen, dan sisanya kuota jalur zonasi.

"Khusus untuk jalur zonasi regular kuotanya 50 persen ini untuk yang dalam Kota Depok," bilang Mulyadi.

Halaman
12
Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved