Kasus Ujaran Kebencian

Polisi Panggil Dokter Ani Hasibuan Besok untuk Klarifikasi Laporan Ujaran Kebencian

Kabid humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan pihaknya memanggil Dokter Ani Hasibuan untuk diperiksa

Polisi Panggil Dokter Ani Hasibuan Besok untuk Klarifikasi Laporan Ujaran Kebencian
Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Rabu (15/5/2019). 

SEMANGGI, WARTAKOTALIVE -- Kabid humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan pihaknya memanggil Dokter Ani Hasibuan untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan ujaran kebencian, Jumat (17/5/2019) besok.

Ani Hasibuan diminta hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian yang dituduhkan padanya.

"Ya, benar, ada pemanggilan untuk yang bersangkutan, terkait ujaran kebencian melalui ITE. Diminta hadir Jumat besok," kata Argo saat dikonfirmasi Warta Kota, Kamis (16/5/2019).

Argo menjelaskan dalam agenda pemeriksaan terhadap Ani Hasibuan yang dijadwalkan Jumat pukul 10.00 itu, penyidik akan meminta klarifikasi dahulu terhadap Ani selalu terlapor.

"Tentunya penyidik akan meminta klarifikasi terlapor dulu atas apa yang dilaporkan pelapor," kata Argo.

Dari sana kata dia barulah penyidik akan menentukan langkah selanjutnya, jika memang dianggap ada tindak pidana dalam hal ini.

Ia menjelaskan pelapor dalam kasus ini adalah Carolus Andre Yulika. Laporan pelapor ke Polda Metro Jaya tercatat dalam nomor S.Pgl/1158/V/RES.2.5./2019/Dit Reskrimsus tertanggal 12 Mei 2019.

Atas laporan itu Ani Hasibuan diminta hadir di Markas Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada jumat, 17 Mei 2019, pukul 10.00.

Sesuai surat panggilan Ani akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan dia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana konten yang terdapat di portal berita dengan headline tamsh-news.com tanggal 12 Mei 2019.

Dugaan tindak pidana itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo pasal 35 jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 KUHP yang terjadi pada tanggal 12 mei 2019 di Jakarta.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved