Pemilu 2019

Belum Ada Surat Edaran Perpanjangan Waktu, Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi DKI Bermasalah

Keputusan untuk kembali menunda Rekapitulasi Suara Tingkat DKI yang kembali disampaikan oleh Ketua KPU DKI dinilai janggal oleh Ketua Bawaslu.

Belum Ada Surat Edaran Perpanjangan Waktu, Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi DKI Bermasalah
Warta Kota/Dwi Rizki
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad Jufri usai skorsing Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi DKI Jakarta disampaikan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu (15/5/2019) malam. 

Keputusan untuk kembali menunda Rekapitulasi Suara Tingkat DKI yang kembali disampaikan oleh Ketua KPU DKI dinilai janggal oleh Ketua Bawaslu.

KEPUTUSAN untuk kembali menunda Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang kembali disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Betty Epsilon Idrus dinilai janggal oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad Jufri.

Pasalnya, perpanjangan waktu Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi kali kedua itu tidak dilampirkan surat edaran dari KPU Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Jufri usai skorsing Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi DKI Jakarta disampaikan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu (15/5/2019) malam.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya mempertanyakan pihak KPU DKI Jakarta terkait surat edaran perpanjangan waktu Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

 Ini Penjelasan Lengkap Kenapa THR PNS, Polri, TNI, dan Pensiunan Tidak Akan Cair 24 Mei Ini

 Penjelasan Lengkap Pakar IT BPN Prabowo-Sandi, Hasil Scanning C1 Situs KPU Gambar Editan Photoshop

 Prabowo Tolak Keabsahan Pilpres 2019 dan Tak Akan Gugat ke MK, Ini Konsekuensi Hukumnya Kata Ahli

 Sosok Terduga Pembunuh Mutilasi Wanita, Diusir dari Kampung karena KDRT & Gemar Corat-coret Dinding

KPU DKI Jakarta katanya baru berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia, sehingga surat edaran yanv menjadi landasan hukum dalam perpanjangan waktu rekapitulasi suara tingkat provinsi itu belum didapatkan.

Tadi sudah dipertanyakan apa yang menyebabkan sehingga rekap berlarut-larut, sedangkan waktunya sudah selesai sebagaimana diatur dalam tahapan pemilu.

"Maka saya mempertanyakan kepada KPU DKI untuk bisa menyampaikan dasar hukumnya memperpanjang rekap tingkat provinsi," ungkap Jufri kepada wartawan.

"Katanya nanti ada surat edaran. Kalaupun ada surat edaran tolong diperlihatkan kepada kami. Supaya nanti kami mengetahui betul-betul ada dasar hukum memperpanjang rekap. Karena kalau tidak, nanti dipermasalahkan hasilnya. Itu yang kami pertanyakan," tegasnya.

Tidak hanya menyoal perpanjangan waktu tambahan, pihaknya juga menanyakan alasan mengapa proses Rekapitulasi Suara Tingkat Kotamadya Jakarta Timur dapat berlangsung lambat.

Halaman
1234
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved